Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Setiawan menilai target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5% hingga 9% cenderung berat. Alasannya, pandemi covid-19 masih memberikan ketidakpastian.
Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di level 10,14% dari total populasi penduduk. "Ini memang penting, tapi ini berat sekali, karena dalam 10 tahun ini, penurunan 1% itu terjadi hanya di 2011 ke 2012. Sisanya kita hanya mengalami penurunan 0,5%," kata Elan saat berdiskusi dengan awak media secara virtual, Rabu (18/8).
Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (16/8), pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di 2022 berada pada rentang 8,5% hingga 9,0% dari total populasi penduduk. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan usaha dan kerja keras yang luar biasa. Upaya itu juga mesti dilakukan multisektoral oleh kementerian/lembaga. "Itu karena memang kemiskinan bukan hanya diatasi dari bantuan sosial, tapi juga lewat yang lain, termasuk kualitas program dan faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," terangnya.
Selain tingkat kemiskinan, Elan juga mengomentari soal target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 5,5% hingga 6,3%. Soalnya, data Sakernas yang disajikan BPS pada Februari dan Agustus tiap tahun menunjukkan adanya perbedaan mendasar.
Karena itu, dia meminta pemerintah memperhatikan data TPT dengan cermat agar target penurunan dapat terwujud. "Kalau kita lihat, ada kecenderungan penurunan Agustus 2020 ke Februari 2021, tapi kalau kita bandingkan dengan Februari 2020, sebetulnya masih lebih tinggi," imbuhnya.
"Itu terjadi karena memang ada behaviour yang berbeda antara data Sakernas Februari dan Agustus. Jadi kalau ingin membandingkan tren perubahan, apakah kenaikan atau penurunan, sebetulnya membandingkannya dengan bulan yang sama. Karena kalau tidak, ada kecenderungan naik turun," sambungnya.
Menyoal ketimpangan, Elan menilai target yang dipatok pemerintah dalam RAPBN 2022 di rentang 0,376 hingga 0,378 relatif bisa dicapai. Sebab, berdasarkan data histori, ketimpangan hanya mengalami kenaikan di 2020. Itu pun karena dampak pandemi covid-19.
Demikian pula dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 73,41 hingga 73,46 di 2022. Kendati lebih tinggi dari target 2021 di kisaran 72,78 hingga 72,95, Elan meyakini target yang ditetapkan pemerintah itu dapat tercapai. "Karena memang target IPM dibentuk oleh indikator yang berubah relatif dalam jangka menengah panjang, usia harapan hidup, rerata harapan lama sekolah, kecuali pengeluaran," kata dia.
Baca juga: Angka Kemiskinan di NTT Turun 0,22 Poin
"Jadi selama usia harapan hidup, rerata lama sekolah, dan rerata harapan lama sekolah tidak berubah banyak, kita bisa menjangkau sasaran di 2021 maupun 2022. Ini tergantung pengeluaran drop berapa banyak," pungkasnya. (OL-14)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
PENURUNAN tingkat pengangguran nasional tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas pasar kerja.
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Baznas RI bersama PT Paragon Technology and Innovation kembali memberikan pelatihan menjahit bagi para penerima manfaat zakat (mustahik) di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.
Prabowo menjelaskan bahwa disrupsi akibat AI dan robotika berpotensi menggeser banyak jenis pekerjaan manusia, terutama di sektor manufaktur dan riset.
Pemerintah telah menggulirkan Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi, khusus untuk sarjana dan diploma yang baru lulus atau akan lulus dalam setahun terakhir.
Tingkat pengangguran muda di Indonesia berada di angka 17,3% dan menjadikannya tertinggi kedua di Asia setelah India.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved