Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEPALA Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Setiawan menilai target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5% hingga 9% cenderung berat. Alasannya, pandemi covid-19 masih memberikan ketidakpastian.
Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di level 10,14% dari total populasi penduduk. "Ini memang penting, tapi ini berat sekali, karena dalam 10 tahun ini, penurunan 1% itu terjadi hanya di 2011 ke 2012. Sisanya kita hanya mengalami penurunan 0,5%," kata Elan saat berdiskusi dengan awak media secara virtual, Rabu (18/8).
Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (16/8), pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di 2022 berada pada rentang 8,5% hingga 9,0% dari total populasi penduduk. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan usaha dan kerja keras yang luar biasa. Upaya itu juga mesti dilakukan multisektoral oleh kementerian/lembaga. "Itu karena memang kemiskinan bukan hanya diatasi dari bantuan sosial, tapi juga lewat yang lain, termasuk kualitas program dan faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," terangnya.
Selain tingkat kemiskinan, Elan juga mengomentari soal target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 5,5% hingga 6,3%. Soalnya, data Sakernas yang disajikan BPS pada Februari dan Agustus tiap tahun menunjukkan adanya perbedaan mendasar.
Karena itu, dia meminta pemerintah memperhatikan data TPT dengan cermat agar target penurunan dapat terwujud. "Kalau kita lihat, ada kecenderungan penurunan Agustus 2020 ke Februari 2021, tapi kalau kita bandingkan dengan Februari 2020, sebetulnya masih lebih tinggi," imbuhnya.
"Itu terjadi karena memang ada behaviour yang berbeda antara data Sakernas Februari dan Agustus. Jadi kalau ingin membandingkan tren perubahan, apakah kenaikan atau penurunan, sebetulnya membandingkannya dengan bulan yang sama. Karena kalau tidak, ada kecenderungan naik turun," sambungnya.
Menyoal ketimpangan, Elan menilai target yang dipatok pemerintah dalam RAPBN 2022 di rentang 0,376 hingga 0,378 relatif bisa dicapai. Sebab, berdasarkan data histori, ketimpangan hanya mengalami kenaikan di 2020. Itu pun karena dampak pandemi covid-19.
Demikian pula dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 73,41 hingga 73,46 di 2022. Kendati lebih tinggi dari target 2021 di kisaran 72,78 hingga 72,95, Elan meyakini target yang ditetapkan pemerintah itu dapat tercapai. "Karena memang target IPM dibentuk oleh indikator yang berubah relatif dalam jangka menengah panjang, usia harapan hidup, rerata harapan lama sekolah, kecuali pengeluaran," kata dia.
Baca juga: Angka Kemiskinan di NTT Turun 0,22 Poin
"Jadi selama usia harapan hidup, rerata lama sekolah, dan rerata harapan lama sekolah tidak berubah banyak, kita bisa menjangkau sasaran di 2021 maupun 2022. Ini tergantung pengeluaran drop berapa banyak," pungkasnya. (OL-14)
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Tagar Kabur Aja Dulu menjadi simbol kegelisahan generasi muda Indonesia terhadap masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved