Perlu Paradigma Baru Pembangunan Infrastruktur untuk Efisiensi Logistik

DALAM Pidato Kenegaraan, Senin (16/8), Presiden Joko Widodo mengatakan walaupun sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.

Presiden juga menegaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting peningkatan efisiensi logistik nasional. Salah satu pemicu biaya logistik yang tinggi adalah masalah penyebaran infrastruktur yang tidak merata antar wilayah.

"Membangun dari pinggiran penting untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah,"kata Setijadi, melalui keterangan yang diterima, Selasa (17/8).

Pada tahun 2020, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen). Empat wilayah lainnya masih harus ditingkatkan kontribusinya, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).

Baca juga : RAPBN 2022 Gambarkan Optimisme Pemerintah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan perubahan paradigma dari ship follow the trade menjadi ship promote the trade. Jika mengikuti paradigma lama, infrastruktur dikembangkan mengikuti pertumbuhan industri dan perdagangan.

Dengan paradigma baru, infrastruktur dibangun untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru. Walaupun pada saat ini belum dibutuhkan sepenuhnya, infrastruktur di daerah 3T harus segera direncanakan dan dibangun berdasarkan analisis potensi wilayah.

Setijadi menjelaskan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru akan meningkatkan keseimbangan muatan antar wilayah yang berpotensi menurunkan biaya transportasi dan logistik.

Dengan paradigma baru itu, program beberapa kementerian perlu didorong seperti program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Upaya membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar itu juga membutuhkan investasi dan peran swasta, termasuk dalam penyediaan transportasi pengangkutan," tutup Setijadi. (OL-2)