Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
HARGA saham sektor tambang kembali menjadi perhatian sejak harga komoditas naik lagi akhir-akhir ini, termasuk saham PT ABM Investama Tbk (ABMM) yang sempat melambung jauh pada 14 dan 15 Juli lalu, sebelum akhirnya rontok perlahan hingga awal Agustus.
Sebelumnya pada Selasa (13/7), harga saham ABMM berada pada level Rp805 per saham. Kemudian harga menyentuh rejection batas atas (ARA Bursa EFek Indonesia (BEI) di hari Rabu (14/7) pada level 1.005 (+24,8%) dan kembali terjadi di Kamis (15/7) pada level 1.255 (+24,87%). Penguatan berlanjut hingga Jumat (16/7) pada level 1.325 (+5,58%).
Setelah itu, harga saham langsung terseok pada level 1.265 per saham (-4,53%) di hari Senin (19/7), menjadi 1.180 per saham (-6,72%) di Rabu (21/7), dan kini di level 1.130 per saham di Jumat (6/8).
Fluktuasi harga saham ABMM tiba-tiba dalam rentang yang besar itu memantik banyak tanya yang menguak spekulasi mengenai kondisi fundamental emiten tambang ini, termasuk praktik bisnis anak usahanya yang bermitra dengan pihak lain seperti PT Reswara Minergi Hartama yang mengendalikan tambang batu bara di Aceh.
Ekonom sekaligus praktisi pasar modal, Lucky Bayu Purnomo, menilai untuk jangka pendek dan menengah, saham sektor tambang seperti ABMM masih cukup menarik karena dipompa oleh euforia kenaikan harga batu bara.
Namun kondisi fundamental perusahaan seperti tercermin dari koreksi pemeringkatan oleh Moody's harus dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang.
"Apabila kita memiliki orientasi untuk berinvestasi jangka panjang, memang ABMM tidak disarankan. Karena ada pertimbangan pemeringkatan yang berorientasi jangka panjang," kata Lucky Bayu, Jumat (6/8).
Tetapi untuk investasi jangka pendek dan menengah saham ABMM masih cukup menarik karena harga komoditas tetap menjadi pendorong bagi perusahaan.
Salah satu penyumbang terbesar pendapatan emiten ABMM, yaitu tambang batu bara di Aceh Barat yang dikelola oleh anak usahanya Reswara Minergi Hartama bersama mitranya. Namun pengelolaan tambang ini menyisakan persoalan karena mitranya tidak mau menandatangani laporan keuangan usaha bersama yang dibentuk karena ada dugaan praktik bisnis dan transaksi yang merugikan mitranya, tetapi menguntungkan pihak perushaaan dan induknya yakni ABMM.
Menurut Lucky, persoalan seperti ini seharusnya dibuka kepada publik, dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan BEI sebagai penyelenggara mekanisme transaksi. Sebab ABMM sebagai terbuka terikat kewajiban keterbukaan informasi pasar modal, termasuk informasi terkait lingkungan usaha, seperti anak usaha dan mitranya.
"Secara utuh seharusnya memang dilaporkan. Karena pada saat proses pelaporan keuangan seperti annual report, yang menerangkan bagaimana susunan perusahaan, postur usaha, bentuk usaha yang ada dalam laporan tahunan. Laporan tahunan itu juga harus dijelaskan dari mana kontributor pendapatan usaha. Untuk itu ini menjadi suatu hal yang lumrah untuk diketahui oleh otoritas dan publik," kata Lucky.
Tambang batu bara di Aceh berkontribusi besar terhadap pendapatan ABMM. Tahun 2020, tercatat kontribusinya sebesar 73% dari total produksi batu bara ABMM sebesar 12,56 juta ton. Sedangkan 27% sisanya berasal dari tambang di Kalimantan Selatan. (Try/E-1)
Transformasi menuju praktik green mining semakin menjadi perhatian di sektor pertambangan Indonesia seiring meningkatnya tuntutan global terhadap dekarbonisasi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
PLN EPI memperkuat koordinasi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menahan ekspor komoditas tersebut hingga kebutuhan dalam negeri.
Menteri LH Hanif Faisol bekukan 80 izin lingkungan tambang batu bara & nikel. Evaluasi menyasar 1.358 unit di 14 provinsi kritis. Simak selengkapnya!
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
Diproyeksikan pada 2060, kebutuhan permintaan listrik sektor industri akan meningkat sebesar 43% dari total kebutuhan nasional sekitar 1.813 TWh.
Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno menekankan potensi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara Indonesia, termasuk timah dan nikel, untuk meningkatkan peran Indonesia di pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved