Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYALURAN kredit perbankan terhadap korporasi tercatat minus 2,02%. Pertumbuhan minus tersebut tidak seirama dengan peningkatan kredit di sektor lain.
"Kami monitor perusahaan korporasi ini secara rutin setiap bulan. Ada 200 debitur besar korporasi yang kami monitor setiap bulan," ungkap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Jumat (6/8).
Dari catatan OJK, lanjut dia, hingga semester I 2021 penyaluran kredit mengalami pertumbuhan 0,59% secara tahunan. Positifnya pertumbuhan kredit didorong penyaluran kredit UMKM yang tumbuh 2,35%, ritel 1,9% dan kredit konsumsi 20,31%.
Baca juga: Presiden Minta Generasi Muda Berminat Jadi Petani
Pertumbuhan penyaluran kredit yang minus hanya terjadi di sektor korporasi. Wimboh menyebut penyaluran kredit ke 10 debitur besar sektor korporasi menurun hjngga 15,5% dari total kredit pada Maret 2020-Juni 2021.
Adapun penurunan penyaluran kredit ke 10 korporasi besar setara dengan Rp381,6 triliun. Besarnya penurunan nilai itu menarik perhatian OJK untuk memonitor lebih dekat.
"Debitur-debitur ini termasuk yang usahanya adalah hotel berbintang, termasuk penerbangan dan juga restoran. Ini ada beberapa yang belum buka (karena pembatasan mobilitas)," terang Wimboh.
"Memang pertumbuhan sekarang ini lebih didukung UMKM karena ada beberapa insentif. Di antaranya, subsidi bunga dan penjaminan yang lebih besar. UMKM bangkitnya lebih cepat dibandingkan dengan debitur besar tadi," imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani Yakin Momentum Pemulihan Ekonomi RI Masih Kuat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan KSSK saat ini berfokus memantau korporasi di berbagai sektor usaha. Sebab, korporasi merupakan instrumen penting dalam agenda pemulihan ekonomi nasional.
"Hal yang kita akan identifikasi lebih dini. Terutama potensi risiko yang mengancam keberlangsungan usaha korporasi dan potensial risiko spillover effect terhadap stabilitas sistem keuangan," ujar Ani, sapaan akrabnya.
"Dalam forum G20, sudah ditenggarai terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan scaring effect dalam perekonomia di dunia. Sekarang kita perlu melihat seberapa dalam luka akibat covid-19 di perekonomian dan bagaimana kita mencegahnya," tandas Bendahara Negara.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PERTUMBUHAN kredit industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) pada 2026 berada di level dua digit.
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit digital yang cepat, mudah, dan terjangkau terus meningkat, terutama di luar kota-kota besar.
Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM dan generasi muda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved