Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa pemerintah perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan konsumsi domestik utamanya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 52,9% dari PDB (Produk Domestik Bruto).
Hal ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% secara tahunan atau yoy.
"Struktur ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi domestik yang sangat dipengaruhi mobilitas masyarakat. Selanjutnya, adanya kebijakan stimulus di sektor properti dan kendaraan bermotor yang mempunyai multiplier effect tinggi telah berhasil mendorong konsumsi rumah tangga. Penjualan mobil naik 758,68% (yoy) dan sepeda motor sebesar 268,64% (yoy)," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (5/8).
Lebih lanjut, Wimboh menambahkan, pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit, di mana per Juni 2021 mencapai Rp5.581 triliun atau tumbuh 1,83% ytd atau sebesar Rp100,23 triliun.
Di sisi lain, peningkatan pembiayaan melalui pasar modal juga naik sebesar 211% ytd atau sebesar Rp116,6 triliun sampai dengan 27 Juli 2021.
"Pembiayaan melalui pasar modal juga diharapkan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun dengan perkiraan tambahan sebesar Rp54,19 triliun," kata Wimboh.
Baca juga : Menkeu Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Capai 4% sampai 5,7%
Menurut Wimboh, peningkatan ini terutama didorong oleh antusiasme investor ritel domestik dan juga sektor teknologi dan keuangan. Di sisi lain, salah satu komponen penting dalam pembentukan PDB adalah belanja Pemerintah.
"Sehubungan dengan itu, OJK mendukung rencana percepatan serapan belanja Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.
Wimboh berharap pemerintah daerah dapat mendorong ekonomi daerah yang berbasis pertanian dan perkebunan dalam meningkatkan penyaluran KUR Pertanian yang telah menjadi sektor prioritas.
Sementara itu, untuk memperluas ruang pertumbuhan ekonomi baru, perlu didorong sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi ekspor serta ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang perubahan iklim (climate change dan sustainable finance).
"OJK akan terus memonitor dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pembiayaan dunia usaha melalui konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sektor ekonomi baru," pungkas Wimboh. (OL-7)
Sejumlah lembaga internasional telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global lantaran ketidakpastian dan gejolak geopolitik dunia.
Pada Mei 2025 piutang pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan tercatat Rp504,58 triliun, atau tumbuh 2,83% secara tahunan.
INDUSTRI perbankan nasional dinilai masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Pertumbuhan kredit pada Mei 2025 tercatat 8,43%, setara Rp7.900 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, aset keuangan syariah di luar kapitalisasi saham syariah mencapai Rp2.883,67 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 11,67% secara tahunan.
OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunda penerapan ketentuan pembagian biaya atau co-payment dalam produk asuransi kesehatan.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved