Holding Pangan BUMN Berpotensi Hambat Investasi Pertanian

HOLDING atau induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Klaster Pangan dinilai berpotensi menghambat masuknya investasi pertanian dan mengurangi kompetisi pada sektor ini. Keistimewaan dan kemudahan yang seringkali diterima oleh BUMN membuat investor berpikir panjang untuk berinvestasi di Indonesia.

Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan, investasi di sektor pertanian Indonesia masih tergolong rendah. Investasi asing di sektor ini misalnya, hanya sebesar 3%-7% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019.

Sebagian besar investasi pun masuk ke sektor kelapa sawit. Sedangkan untuk sektor pertanian lainnya, seperti tanaman pangan dan hortikultura, masih jauh lebih rendah. Padahal peningkatan investasi di sektor pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia.

Peneliti CIPS Indra Setiawan melalui siaran pers, Selasa (20/7) mengatakan, pemerintah memberikan BUMN suntikan modal, penunjukan langsung, serta kemudahan birokrasi, terutama dalam pembebasan dan akuisisi lahan.

Keuntungan-keuntungan demikian tidak dapat dinikmati oleh investor swasta yang menyebabkan mereka enggan terlibat dalam proyek tersebut.

Rendahnya investasi dan keterlibatan swasta akibat dominasi BUMN telah terbukti di sektor infrastruktur di mana keterlibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur strategis semakin menguat sejak pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas.

Pembentukan holding BUMN pangan juga dibayang-bayangi kekhawatiran akan kinerja BUMN yang dianggap tidak efisien selama ini. Contohnya adalah kerugian tujuh BUMN pada tahun 2018 meskipun telah diberikan suntikan dana oleh pemerintah. Hal tersebut menurut Indra, menjadi beban fiskal bagi pemerintah yang saat ini tengah berfokus pada penanganan pandemi yang membutuhkan anggaran besar.

“Rendahnya investasi di sektor pertanian akan berakibat, antara lain, pada terhambatnya upaya meningkatkan kemampuan manajerial di sektor pertanian. Mayoritas tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia memiliki keterampilan rendah dan hanya sekitar dua persen lulusan universitas di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian,” jelasnya.

Investasi juga membuka peluang pelatihan bagi petani maupun pekerja di sektor pertanian. Perusahaan yang melakukan investasi umumnya memberikan pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pertanian, seperti pertanian berkelanjutan dan pertanian presisi.

Terhambatnya investasi di sektor pertanian juga berpotensi menghambat perkembangan teknologi pertanian di Indonesia. Indonesia saat ini memerlukan teknologi pertanian yang mampu menekan ongkos produksi dan transaksi petani serta meningkatkan mutu pangan dan nutrisinya. Investasi merupakan salah satu jalan bagi transfer teknologi, terutama investasi asing dari negara-negara yang memiliki pertanian yang lebih maju dari Indonesia.

Rekomendasi CIPS untuk mengurangi dampak negatif dominasi holding BUMN pangan di kemudian hari adalah, pembentukan holding BUMN holding pangan harus diikuti rencana reformasi BUMN itu sendiri. Perlu adanya rencana-rencana strategis untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, seperti melalui Initial Public Offering (IPO) holding BUMN pangan. Melalui IPO, pengawasan publik dapat lebih ditingkatkan sehingga transparansi holding BUMN pangan akan semakin baik pula.

“Holding BUMN pangan juga harus terbuka terhadap kompetisi pasar. Pemerintah perlu memberikan perlakuan yang setara antara holding BUMN ini dan pihak swasta yang hendak terlibat dalam sektor pangan dan pertanian. Hal ini akan mendorong lebih banyak sektor swasta untuk terlibat dalam sektor pangan dan pertanian sehingga peningkatan investasi dapat terus terjadi,” pungkasnya. (OL-8)