WIDYAISWARA Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali telah sangat berdampak terhadap lalu lintas harian jalan nasional non-tol dan jalan tol.
"Data menunjukan, pada lintas utama di Jawa Tengah, telah terjadi penurunan volume kendaraan penumpang sangat signifikan dibandingkan kendaraan barang. Penurunan angka kendaraan penumpang mencapai 89% ," ujarnya dalam Webinar tentang Mewujudkan Infrastruktur Logistik yang Berdaya Saing, Selasa (13/7).
Pengetatan PPKM Mikro di sejumlah daerah luar Jawa dan Bali juga berdampak pada penurunan lalu lintas harian jalan nasional non-tol dan jalan tol di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
"Dengan adanya kebijakan tersebut, dilaksanakan juga pembatasan pada jalan nasional non-tol dan jalan tol pada Pulau Sumatera, Jawa, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan," kata Danis.
Penurunan lalu lintas tertinggi di luar Pulau Jawa, terjadi di Jalan Nasional Batas Kota Medan-Batas Kabupaten Karo, yang mencapai 94%.
Sementara itu, penurunan lalu lintas terendah terjadi pada Jalan Tol Ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami yang menyusuri Kota Tangerang Selatan hingga Jakarta Selatan, sebesar 11 %.
Sedangkan penurunan lalu lintas tertinggi di Pulau Jawa tercatat di Jalan Nasional Ruas Simpang 3 Jeruk Legi-Batas Kota Cilacap sebesar 88 %.
Kurangnya Adopsi Teknologi
Kendala infrastruktur selalu menjadi penyebab biaya logistik yang tinggi sampai hari ini menjadi beban bagi aktivitas bisnis distribusi barang. Akselerasi infrastruktur logistik dibutuhkan dalam mendorong minat investasi asing di Indonesia.
Danis mengatakan di tahun 2019, data global competitiveness index Indonesia turun menjadi peringkat 50. Penurunan terjadi karena menurunnya adopsi teknologi, informasi, dan komunikasi yang cukup drastis.
"Data global competitiveness index menunjukan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kenaikan dari peringkat 47 di tahun 2017 menjadi 45 di 2018, namun kembali turun ke peringkat 50 di 2019. Penurunan terjadi karena menurunnya kapasitas adopsi teknologi, informasi dan komunikasi yang cukup drastis dari skor 61,1 di tahun 2018 menjadi 55,4 di tahun 2019," kata Danis.
Meski demikian, skor daya saing infrastruktur indeks Indonesia di 2019 sebesar 67,7, lebih baik dari Vietnam, meski masih di bawah Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Untuk menjaga kinerja infrastruktur sebagai tulang punggung logistik nasional, pada 2022 Kementerian PUPR mengambil kebijakan optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi untuk jalan nasional sepanjang hampir 47 ribu km.
Dalam mendukung logistik nasional pemerintah dan badan usaha, dengan skema availability payment (KPBU AP) salah satunya pada proyek lintas timur provinsi Sumatera Selatan. Beberapa jembatan penting juga telah dioperasikan untuk mendukung konektivitas industri di wilayah timur Indonesia.
Bidang infrastruktur pada pemerintah Presiden Joko Widodo merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mengejar daya saing nasional.
Dalam mendukung logistik nasional pemerintah dan badan usaha telah menyelesaikan pembangunan jalan tol pada tahun 2018-2019 sepanjang 1.400 km termasuk tersambungnya tol Trans Jawa yang menjadi penghubung ekonomi nasional.
Dalam rangka pembangunan rencana jalan nasional 2020-2024, pembangunan difokuskan kepada layanan dasar yang menghubungkan moda bagi peningkatan sistem logistik nasional yang lebih efisien.
Target pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan antara lain 2.500km jalan tol baru dan tol beroperasi, 3.000 km jalan nasional baru, 38.000 meter jembatan yang dibangun. Dari target tersebut pada 2020 telah direalisasikan 246km jalan tol, 463km pembangunan jalan baru, 17 ribu pembangunan jembatan dan 1.000 meter pembangunan fly over atau under pass.
"Diharapkan semua upaya ini dapat meningkatkan indikator waktu tempuh, yang tadinya untuk menempuh 100km diperlukan 2,18 jam, diharapkan pada 2024 menjadi 1,9 jam untuk 100km. Ini secara rata-rata nasional," kata Danis. (E-1)
