Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
BANK Dunia menurunkan peringkat Indonesia dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Penurunan itu disebabkan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia pada 2020 berada di level US$3.870, atau lebih rendah dari capaian pada 2019 sebesar US$4.050. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menilai penurunan GNI tidak terlepas dari dampak pandemi covid-19.
Sebab, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi covid-19. Seperti, pembatasan mobilitas untuk aspek kesehatan masyarakat, meski kebijakan itu berdampak negatif pada perekonomian nasional.
Baca juga: Airlangga: Masih Ada Ruang Tingkatkan Hubungan Dagang RI dan AS
"Itu membuat ekonomi kita menurun. Karena terdampak covid-19 yang akhirnya membuat pendapatan per kapita turun menjadi US$3.870," jelas Arif kepada wartawan, Kamis (8/7).
Namun, pihaknya meyakini status Indonesia akan kembali naik ke level berpenghasilan menengah ke atas dalam dua tahun ke depan. Hal itu bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5%-6% per tahun. Dalam hal ini, disertai pertumbuhan penduduk sekitar 1,2% per tahun.
Baca juga: Menkeu: Pendapatan Negara Semester I 2021 Tumbuh 9,1%
"Dengan asumsi seperti itu, tidak dalam waktu yang lama, setahun atau dua tahun ke depan, kita akan kembali ke upper middle income country," imbuh Arif.
Adapun Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami penurunan kelas di tengah pandemi covid-19. Beberapa negara, seperti Iran dan Samoa, juga mengalami hal serupa.
"Bahkan, Iran mengalami penurunan GNI cukup dalam, yakni dari US$5.240 menjadi US$2.8709," pungkasnya.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved