Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap empat agenda potensial dalam rangka mengembangkan infrastruktur pada 2022 mengingat pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap pembangunan infrastruktur.
“Kami akan melanjutkan pencapaian G20 dalam agenda infrastruktur. Kami berharap dapat mendiskusikannya dengan banyak pemangku kepentingan,” kata Sri Mulyani dalam acara B20-G20 Dialogue di Jakarta, Senin (5/7).
Pertama adalah mempromosikan investasi infrastruktur berkelanjutan karena memiliki potensi kontribusi yang sangat besar dalam kekuatan perekonomian sehingga dibutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan.
Sri Mulyani menyatakan promosi investasi terhadap infrastruktur yang bersifat berkelanjutan harus dilakukan dengan cepat dan tetap.
Di sisi lain ia menuturkan beberapa negara masih menghadapi kesenjangan kapasitas dan kompetensi terutama pada tata kelola dalam mengembangkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan.
Oleh sebab itu ia menegaskan dukungan internasional dan upaya domestik untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan harus diperhatikan.
Kedua adalah mengembangkan kerangka regulasi dan pasar modal untuk meningkatkan iklim investasi dengan memastikan roadmap infrastruktur berjalan dengan baik.
Hal itu harus dipastikan dalam rangka mendorong pembiayaan infrastruktur, melindungi kepentingan investor, serta memastikan efisiensi, stabilitas, promosi, integritas, dan anti korupsi sembari meminimalkan peraturan yang tidak perlu.
Ketiga yaitu pengembangan Infrastruktur digital beserta regulasinya mengingat pertumbuhan ekonomi digital yang cepat telah menyebabkan munculnya regulasi baru, termasuk mengenai privasi, persaingan, dan keamanan siber.
“Agenda infrastruktur digital ini memerlukan pendekatan umum untuk membantu mempromosikan infrastruktur, memanfaatkan pembiayaan, sumber daya, dan menyepakati prinsip-prinsip peraturan umum untuk mewujudkan keadilan,” ujar Sri Mulyani.
Terakhir adalah penegasan kembali komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolektif G20 dalam memastikan semua ekonomi dapat pulih bersama dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik.
“Agenda infrastruktur G20 tahun 2022, ketika Indonesia menjadi presiden, maka harus mencerminkan aspirasi penting ini,” ujar Sri Mulyani. (Ant/OL-12)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved