Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap empat agenda potensial dalam rangka mengembangkan infrastruktur pada 2022 mengingat pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap pembangunan infrastruktur.
“Kami akan melanjutkan pencapaian G20 dalam agenda infrastruktur. Kami berharap dapat mendiskusikannya dengan banyak pemangku kepentingan,” kata Sri Mulyani dalam acara B20-G20 Dialogue di Jakarta, Senin (5/7).
Pertama adalah mempromosikan investasi infrastruktur berkelanjutan karena memiliki potensi kontribusi yang sangat besar dalam kekuatan perekonomian sehingga dibutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan.
Sri Mulyani menyatakan promosi investasi terhadap infrastruktur yang bersifat berkelanjutan harus dilakukan dengan cepat dan tetap.
Di sisi lain ia menuturkan beberapa negara masih menghadapi kesenjangan kapasitas dan kompetensi terutama pada tata kelola dalam mengembangkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan.
Oleh sebab itu ia menegaskan dukungan internasional dan upaya domestik untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan harus diperhatikan.
Kedua adalah mengembangkan kerangka regulasi dan pasar modal untuk meningkatkan iklim investasi dengan memastikan roadmap infrastruktur berjalan dengan baik.
Hal itu harus dipastikan dalam rangka mendorong pembiayaan infrastruktur, melindungi kepentingan investor, serta memastikan efisiensi, stabilitas, promosi, integritas, dan anti korupsi sembari meminimalkan peraturan yang tidak perlu.
Ketiga yaitu pengembangan Infrastruktur digital beserta regulasinya mengingat pertumbuhan ekonomi digital yang cepat telah menyebabkan munculnya regulasi baru, termasuk mengenai privasi, persaingan, dan keamanan siber.
“Agenda infrastruktur digital ini memerlukan pendekatan umum untuk membantu mempromosikan infrastruktur, memanfaatkan pembiayaan, sumber daya, dan menyepakati prinsip-prinsip peraturan umum untuk mewujudkan keadilan,” ujar Sri Mulyani.
Terakhir adalah penegasan kembali komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolektif G20 dalam memastikan semua ekonomi dapat pulih bersama dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik.
“Agenda infrastruktur G20 tahun 2022, ketika Indonesia menjadi presiden, maka harus mencerminkan aspirasi penting ini,” ujar Sri Mulyani. (Ant/OL-12)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved