Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah alokasi dana penanganan covid-19 di sektor kesehatan menjadi Rp185,98 triliun dari sebelumnya sebesar Rp173,84 triliun.
Dana yang berasal dari APBN ini akan digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan, terutama mengenai insentif tenaga kesehatan (nakes) dan tagihan rumah sakit.
"Sekarang dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di bidang vaksinasi, therapeutic atau pengobatan maupun diagnostik dan lain-lain, kita melihat bahwa kebutuhan penanganan kesehatan bahkan akan naik lagi menjadi Rp 185,98 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7).
Baca juga: Menteri BUMN Ganti Direksi PPI
Sri Mulyani merinci, alokasi terbesar ditujukan untuk pengobatan senilai Rp59,1 triliun. Antara lain untuk klaim pasien Rp40 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp15,3 triliun yang terdiri dari insentif pusat Rp7,3 triliun dan daerah yang ditransfer melalui dana desa Rp8 triliun.
Selanjutnya untuk vaksinasi sebesar Rp58 triliun. Dana ini dipakai untuk pengadaan vaksin Rp47,8 triliun, dan earmark DAU (Dana Alokasi Umum) untuk pelaksanaan vaksinasi Rp 6,5 triliun.
Alokasi sisa akan digunakan untuk penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp35,4 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp20,85 triliun, diagnostik Rp4,08 triliun. Kemudian, anggaran Rp8,49 triliun bakal dipakai untuk sarana prasarana laboratorium, penelitian laboratorium, BNPB, komunikasi, dan iuran JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). (OL-2)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Seperti halnya virus korona, bentuk patologi sosial semacam itu kini juga masih ada dan bergentayangan. Mereka cuma bermutasi menjadi bentuk lain, dari yang kelas teri hingga kakap.
“Saya mohon bangsa ini, pemimpin-pemimpin kita, dalam bidang politik mana semua, tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas,” kata Luhut
Direct Digital Radiography (DDR) ciptaan I Gede Bayu Suparta dirancang dengan fitur pengambilan mode thorax untuk diagnosis untuk diagnosis pasien Covid-19.
Pandemi covid-19 mesti dibaca betapa ada yang salah dalam sistem kehidupan kita sehingga virus itu mampu memporak-porandakan setiap sendi kehidupan di seluruh dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved