Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah alokasi dana penanganan covid-19 di sektor kesehatan menjadi Rp185,98 triliun dari sebelumnya sebesar Rp173,84 triliun.
Dana yang berasal dari APBN ini akan digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan, terutama mengenai insentif tenaga kesehatan (nakes) dan tagihan rumah sakit.
"Sekarang dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di bidang vaksinasi, therapeutic atau pengobatan maupun diagnostik dan lain-lain, kita melihat bahwa kebutuhan penanganan kesehatan bahkan akan naik lagi menjadi Rp 185,98 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7).
Baca juga: Menteri BUMN Ganti Direksi PPI
Sri Mulyani merinci, alokasi terbesar ditujukan untuk pengobatan senilai Rp59,1 triliun. Antara lain untuk klaim pasien Rp40 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp15,3 triliun yang terdiri dari insentif pusat Rp7,3 triliun dan daerah yang ditransfer melalui dana desa Rp8 triliun.
Selanjutnya untuk vaksinasi sebesar Rp58 triliun. Dana ini dipakai untuk pengadaan vaksin Rp47,8 triliun, dan earmark DAU (Dana Alokasi Umum) untuk pelaksanaan vaksinasi Rp 6,5 triliun.
Alokasi sisa akan digunakan untuk penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp35,4 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp20,85 triliun, diagnostik Rp4,08 triliun. Kemudian, anggaran Rp8,49 triliun bakal dipakai untuk sarana prasarana laboratorium, penelitian laboratorium, BNPB, komunikasi, dan iuran JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). (OL-2)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved