Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintan terus bersiaga menghadapi situasi pandemi covid-19 yang penuh ketidakpastian. Oleh karenanya, dia telah menyiapkan berbagai instrumen mulai dari reformasi pajak hingga percepatan vaksinasi.
"Jadi menurut saya situasi pandemi yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi ini akan sulit dihadapi secara text book. Tapi kita ingin percepat vaksinasi dan menjadikan masa krisis ini untuk mempercepat reformasi kita," ungkapnya dalam acara International Economic Association Online World Congress, Jumat (2/7).
Baca juga: KBN dan Pemprov DKI Target Vaksinasi 10 Ribu Warga pada 1-3 Juli
Menurut dia, salah satu instrumen ekonomi yang diandalkan Pemerintah RI saat ini adalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang merupakan gabungan dari 72 peraturan lama.
Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga baru merilis reformasi pajak yang dinilai bakal meningkatkan pendapatan negara untuk bantu melawan pandemi covid-19.
"Sekarang, saya juga baru merilis reformasi pajak yang meskipun kita masih berjuang melawan covid, kita ingin terus memperkuat kepastian dalam meraih pendapatan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani meyakini, reformasi pajak tidak hanya bisa membuat pendapatan negara tumbuh, tapi juga sekaligus membuat basis penerimaan yang lebih kuat ke depannya.
"Kita harus menjaga antara perbaikan ekonomi dan keberlanjutan sistem kesehatan dan instrumen fiskal untuk jangka menengah panjang. Itu berarti kita harus lanjut meningkatkan pendapatan, yang berarti reformasi pajak sangat-sangat penting," pungkasnya. (OL-6)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari paguĀ Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved