Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintan terus bersiaga menghadapi situasi pandemi covid-19 yang penuh ketidakpastian. Oleh karenanya, dia telah menyiapkan berbagai instrumen mulai dari reformasi pajak hingga percepatan vaksinasi.
"Jadi menurut saya situasi pandemi yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi ini akan sulit dihadapi secara text book. Tapi kita ingin percepat vaksinasi dan menjadikan masa krisis ini untuk mempercepat reformasi kita," ungkapnya dalam acara International Economic Association Online World Congress, Jumat (2/7).
Baca juga: KBN dan Pemprov DKI Target Vaksinasi 10 Ribu Warga pada 1-3 Juli
Menurut dia, salah satu instrumen ekonomi yang diandalkan Pemerintah RI saat ini adalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang merupakan gabungan dari 72 peraturan lama.
Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga baru merilis reformasi pajak yang dinilai bakal meningkatkan pendapatan negara untuk bantu melawan pandemi covid-19.
"Sekarang, saya juga baru merilis reformasi pajak yang meskipun kita masih berjuang melawan covid, kita ingin terus memperkuat kepastian dalam meraih pendapatan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani meyakini, reformasi pajak tidak hanya bisa membuat pendapatan negara tumbuh, tapi juga sekaligus membuat basis penerimaan yang lebih kuat ke depannya.
"Kita harus menjaga antara perbaikan ekonomi dan keberlanjutan sistem kesehatan dan instrumen fiskal untuk jangka menengah panjang. Itu berarti kita harus lanjut meningkatkan pendapatan, yang berarti reformasi pajak sangat-sangat penting," pungkasnya. (OL-6)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved