KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan pelabuhan baru di Ambon, Maluku. MoU soal Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Pembangunan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Di Maluku Dalam Rangka Mewujudkan Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN), akan memperjelas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian masing-masing.
Termasuk memperjelas fungsi untuk pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan ikan terintegrasi, infrastruktur pendukung, serta dukungan teknis dan nonteknis lainnya di Pelabuhan Ambon Baru.
Penandatangan MoU dilakukan langsung oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (28/6).
"Ini adalah bentuk sinergi antara Kemenhub dan KKP agar membangun konektivitas antara kedua belah pihak, yaitu KKP dan Kemenhub," ujar Sakti dalam keterangannya.
Trenggono mengatakan pemerintah akan mewujudkan pembangunan program Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Dengan adanya ekosistem ekonomi perikanan dari hulu ke hilir di dalamnya, dia yakin dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di Maluku.
Dalam MoU tersebut, KKP berperan mewujudkan tatanan Kepelabuhan Perikanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Indonesia.
Sedangkan, Kemenhub mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk mewujudkan Tatanan Kepelabuhan Nasional yang andal untuk menunjang pembangunan pelabuhan.
"Ini adalah bagian turunan dari program UU Ciptakerja untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di wilayah Timur," pungkas Trenggono.
Dengan adanya MoU ini, KKP maupun Kemenhub juga sepakat mengembangkan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan milik masing-masing di Maluku, menjadi Pelabuhan Ambon Baru yang mengusung konsep pelabuhan terintegrasi.
Pelabuhan ini akan memiliki fungsi pelayanan antara lain untuk terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (tempat pelelangan ikan dan/atau tempat pengolahan ikan), pasar ikan bertaraf internasional, kawasan industri logistik, terminal LNG dan/atau power plant.
Pada penandatangan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya perjanjian tersebut.
"Ini merupakan amanah Presiden (Joko Widodo) untuk menjadikan Ambon menjadi sentra perikanan di wilayah Maluku, Papua dan sekitarnya," ujar Budi.
Selain itu, pada kesempatan tersebut Menhub mengungkapkan rencana ground breaking pada November mendatang dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2023.
Pembangunan pelabuhan ini diharapkan Ambon akan menjadi sentra kegiatan perikanan wilayah timur Indonesia. (OL-8)
