Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa biaya sertifikasi izin edar produk dari Badan POM masih terlampau tinggi. Hal itu hanya bisa dijangkau usaha menengah dan besar, sementara UMKM sulit mendapat aksesnya.
"Tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau udaha menengah dan besar. Sedangkan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sekitar 64 juta masih kesulitan dalam mengakses sertifikasi izin edar ini," ungkapnya dalam Launching Badan POM untuk UMKM Pangan Menuju Indonesia Spice Up The World, Selasa (22/6).
Dia memebeberkan bahwa tahun lalu tercatat Badan POM telah menerbitkan 13.299 nomor izin edar kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia. Usaha mikro sekitar 3%, usaha kecil 13%, kemudian usaha menengah 44%, dan usaha besar 40%.
"Dari data itu maka kita bisa melihat bahwa nomor izin edar pangan olahan didominasi pelaku usaha menengah dan besar. Jadi masih catatan untuk UMKM masih sangat rendah. Ini PR kita bersama yang mikro dan kecil baru 16%," imbuhnya.
Menurutnya, izin edar dari Badan POM merupakan tolok ukur suatu produk khususnya produk pangan bisa diterima masyarakat. Mengingat dengan adanya sertifikasi, kualitas, mutu dan keamanan produk terjaga.
Lebih lanjut, Teten mengatakan bahwa kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat besar. Di masa pandemi UMKM pangan menjadi sektor yang tetap bertahan dan tumbuh positif.
Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowo, pelaku UMKM pun didorong untuk bisa menembus pasar global. Namun, pada kenyataannya banyak hambatan di dalam negeri yang mesih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor kementerian/ lembaga. Melalui pendampingan, pihaknya berharap UMKM bisa mencapai target transformasi dari sektor informal ke formal.(Van/OL-09)
PNM melalui Mekaar Home menghadirkan akses rumah layak dan produktif bagi perempuan prasejahtera.
BAZNAS RI meluncurkan program pemberdayaan ekonomi ZChicken di Kabupaten Tangerang dengan menyalurkan bantuan senilai Rp522,5 juta.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Natuna resmi meluncurkan program pinjaman modal usaha mikro tanpa bunga.
Presiden NGG Puguh Pamungkas menyampaikan bahwa menjadi komitmen NGG sejak berdirinya 5 tahun yang lalu untuk turut serta memberikan kontribusi dalam melahirkan generasi berdaya.
Sejak 2024, lebih dari 100 pelaku UMKM dari tujuh kecamatan di Kabupaten Sumbawa mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan mentoring intensif melalui program Bale Berdaya.
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
Figur yang kerap membongkar kandungan produk skincare, Doktif, kini harus menerima kenyataan, empat produk yang terafiliasi dengannya dicabut izin edarnya oleh BPOM.
Belakangan ini merebak kosmetik beredar dengan komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan.
Ada pula produk yang dicabut izinnya karena Nomor Izin Edar (NIE) telah dibatalkan dan diproduksi berdasarkan kontrak produksi.
Ada pula produk yang dicabut izinnya karena Nomor Izin Edar (NIE) telah dibatalkan dan diproduksi berdasarkan kontrak produksi.
DARI hasil pengawasan Badan POM ditemukan 21 produk kosmetik yang diproduksi tidak sesuai dengan data yang didaftarkan
NESTLE Indonesia menerima kunjungan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar beserta jajaran di Pabrik Nestlé Karawang, Jawa Barat. Produk olahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved