MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa biaya sertifikasi izin edar produk dari Badan POM masih terlampau tinggi. Hal itu hanya bisa dijangkau usaha menengah dan besar, sementara UMKM sulit mendapat aksesnya.
"Tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau udaha menengah dan besar. Sedangkan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sekitar 64 juta masih kesulitan dalam mengakses sertifikasi izin edar ini," ungkapnya dalam Launching Badan POM untuk UMKM Pangan Menuju Indonesia Spice Up The World, Selasa (22/6).
Dia memebeberkan bahwa tahun lalu tercatat Badan POM telah menerbitkan 13.299 nomor izin edar kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia. Usaha mikro sekitar 3%, usaha kecil 13%, kemudian usaha menengah 44%, dan usaha besar 40%.
"Dari data itu maka kita bisa melihat bahwa nomor izin edar pangan olahan didominasi pelaku usaha menengah dan besar. Jadi masih catatan untuk UMKM masih sangat rendah. Ini PR kita bersama yang mikro dan kecil baru 16%," imbuhnya.
Menurutnya, izin edar dari Badan POM merupakan tolok ukur suatu produk khususnya produk pangan bisa diterima masyarakat. Mengingat dengan adanya sertifikasi, kualitas, mutu dan keamanan produk terjaga.
Lebih lanjut, Teten mengatakan bahwa kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat besar. Di masa pandemi UMKM pangan menjadi sektor yang tetap bertahan dan tumbuh positif.
Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowo, pelaku UMKM pun didorong untuk bisa menembus pasar global. Namun, pada kenyataannya banyak hambatan di dalam negeri yang mesih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor kementerian/ lembaga. Melalui pendampingan, pihaknya berharap UMKM bisa mencapai target transformasi dari sektor informal ke formal.(Van/OL-09)
