Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa biaya sertifikasi izin edar produk dari Badan POM masih terlampau tinggi. Hal itu hanya bisa dijangkau usaha menengah dan besar, sementara UMKM sulit mendapat aksesnya.
"Tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau udaha menengah dan besar. Sedangkan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sekitar 64 juta masih kesulitan dalam mengakses sertifikasi izin edar ini," ungkapnya dalam Launching Badan POM untuk UMKM Pangan Menuju Indonesia Spice Up The World, Selasa (22/6).
Dia memebeberkan bahwa tahun lalu tercatat Badan POM telah menerbitkan 13.299 nomor izin edar kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia. Usaha mikro sekitar 3%, usaha kecil 13%, kemudian usaha menengah 44%, dan usaha besar 40%.
"Dari data itu maka kita bisa melihat bahwa nomor izin edar pangan olahan didominasi pelaku usaha menengah dan besar. Jadi masih catatan untuk UMKM masih sangat rendah. Ini PR kita bersama yang mikro dan kecil baru 16%," imbuhnya.
Menurutnya, izin edar dari Badan POM merupakan tolok ukur suatu produk khususnya produk pangan bisa diterima masyarakat. Mengingat dengan adanya sertifikasi, kualitas, mutu dan keamanan produk terjaga.
Lebih lanjut, Teten mengatakan bahwa kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat besar. Di masa pandemi UMKM pangan menjadi sektor yang tetap bertahan dan tumbuh positif.
Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowo, pelaku UMKM pun didorong untuk bisa menembus pasar global. Namun, pada kenyataannya banyak hambatan di dalam negeri yang mesih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor kementerian/ lembaga. Melalui pendampingan, pihaknya berharap UMKM bisa mencapai target transformasi dari sektor informal ke formal.(Van/OL-09)
DALAM ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, Astra Financial kembali menghadirkan inisiatif sosial berkelanjutan melalui program I Care I Share.
Hilirisasi industri kakao di Indonesia terus dipacu melalui strategi klasterisasi UMKM yang difokuskan pada penciptaan ekosistem agribisnis inklusif dari hulu ke hilir,
Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
Kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran luas.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, menegaskan upaya ini menjadi langkah konkret perluasan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai langkah nyata mendukung tumbuhnya industri beauty and wellness nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginisiasi pameran wellness terbesar di Tanah Air.
Badan POM berupaya merangkul sebanyak 1,7 juta Industri Kecil Menengah (IKM) makanan dan minuman.
BPOM mengungkapkan temuan mengkhawatirkan terkait paparan senyawa kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) dalam galon guna ulang di enam kota besar Indonesia.
Di berbagai pasar di APAC, gagasan bahwa suplemen alami otomatis aman dan efektif juga semakin populer. Namun, persepsi ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Kepala Badan POM Taruna Ikrar menjelaskan mengenai kopi berbahan kimia obat dengan klaim sebagai kopi kejantanan berdampak serius bagi kesehatan.
Di TKP 1 ditemukan bahan yang siap untuk diedarkan, dalam kaitan distribusinya. Di TKP yang kedua juga temukan bahan-bahan baku yang siap diolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved