Realisasi PEN pada 2021 Capai 31,4%

HINGGA 11 Juni 2021, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 31,4%, atau Rp219,65 triliun dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun. Diharapkan realisasinya dapat terus terakselerasi mengikuti perkembangan yang terjadi.

"Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul, sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi sesuai dengan perkembangan situasi yang sangat dinamis," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam dalam webinar Nasional Seri II: Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, Selasa (15/6).

Pada bidang kesehatan, realisasi anggaran telah mencapai 20,5%, atau Rp35,41 triliun dari pagu sebesar Rp172,84 triliun; perlindungan sosial terealisasi Rp64,06 triliun atau 43,2% dari pagu Rp148,27 triliun; program prioritas terealisasi Rp37,10 triliun atau 29% dari pagu Rp127,85 triliun; dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun atau 21,5% dari pagu Rp193,74 triliun; dan insentif usaha Rp41,37 triliun atau 72,9% dari pagu Rp56,73 triliun.

Airlangga menjelaskan, pemerintah bersama dengan stakeholders telah memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang dianggap memiliki multiplier effect besar pada perekonomian nasional. Itu dilakukan melalui insentif pajak kepada sektor otomotif dengan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sektor properti.

Selain itu, kata Airlangga, melalui program PEN pula pemerintah mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui beberapa program. Salah satunya ialah Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro yang target penerimanya ditambah dari 9,8 juta pelaku usaha di 2020 menjadi 12,8 juta pelaku usaha di 2021.

Dukungan di sektor UMKM juga diberikan melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang telah tersalur Rp111,19 triliun hingga 14 Juni 2021. "Ini 44,26% dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun, diberikan kepada 3,06 juta debitur, skema KUR direvisi," kata Airlangga.

Perevisian skema KUR itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Target penyaluran KUR harus mencapai 30% dari total kredit nasional pada 2024. Melalui perevisian itu diharapkan pelaku UMKM marak mengakses KUR.

"Kalau jumlah kreditnya di 2024 mendekati Rp6.000 triliun, tentu targetnya menjadi Rp1.800 triliun (per tahun). Orientasi dan keberpihakan pemerintah pada UMKM sudah begitu besar," ujar Airlangga. (OL-14)