Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain untuk bisa berperan bagi industri halal di pasar domestik maupun global. Oleh karenanya, pemerintah akan melakukan berbagai dukungan guna mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Minggu (13/6).
"Penguatan Halal Value Chain berfokus pada enam klaster atau sektor industri potensial, antara lain makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal," ujarnya.
Saat ini, imbuh Airlangga, posisi Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah global berada pada posisi membanggakan. Seperti yang tercantum dalam The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10.
The State of the Global Islamic Economy Report merupakan laporan yang mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta potensi masa depannya, untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri. Hal itu adalah barometer tahunan kesehatan dan perkembangan industri ekonomi Islam di seluruh dunia. Laporan tahunan tersebut bekerja sama dengan jaringan media dunia Thomson Reuters.
Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar US$99,2 miliar atau sekitar 3,44% dari total aset keuangan syariah global. Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa covid-19.
Baca juga: Empat Strategi Indonesia untuk Kuasai Pasar Halal Dunia
Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar -1,72%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,07%.
Sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, saat ini terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur).
Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar. Jumlah ponpes di Indonesia pada Triwulan I 2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi. Diharapkan semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.
"Kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan baik antara regulator maupun stakeholders, sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan," tutur Airlangga.
"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi," sambungnya.
Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes dilaksanakan dalam bentuk edukasi keuangan bagi santri; pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital; kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri; pendampingan pelatihan digital marketing; dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.
Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.
"Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes," pungkas Airlangga.(OL-5)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman.
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam mendukung daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan melalui penguatan ekosistem halal.
Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah membangun sinergi yang kuat, harmonisasi program, dan kolaborasi yang efektif dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang JPH.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai lonjakan harga minyak mentah hingga 82 dolar AS per barel tidak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
Kemenko Perekonomian tegaskan produk makanan, minuman, dan kosmetik asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib sertifikasi halal dalam perjanjian ART. Simak aturannya!
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
PEMERINTAH Indonesia terus memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Inggris melalui peningkatan kerja sama ekonomi yang berorientasi dan fokus kepada isu-isu strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved