Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRA kedua Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono atau biasa dipanggil Ibas menyoroti permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Nusa Tenggara Timur.
Hal itu diungkapkan dalam disertasinya yang berjudul Strategi Pembiayaan dan Investasi untuk Pengembangan Pariwisata Terpadu yang Berkelanjutan dan Inklusif. Ibas sendiri baru saja dinyatakan lulus dari promosi doktor Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Kamis (10/6).
Ibas menjelaskan, pemilihan disertasi dengan topik pengembangan pariwisata terpadu dilatarbelakangi karena dianggap selama ini belum ada studi khusus pengkajian strategi pembiayaan dan investasi untuk pengembangan pariwisata terpadu, inklusif, dan berkelanjutan, terutama dengan UMKM.
"Tujuan disertasi ini, pertama ialah mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan memetakan kendala yang dihadapi jenis usaha. Kedua, menganalisis kinerja keuangan para pelaku usaha. Ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pelaku usaha," ujar Ibas dalam keterangannya, saat sidang disertasi secara daring pada Kamis (10/6).
Dalam disertasinya, Ibas juga mengatakan, menganalisis estimasi dampak pariwisata terhadap perekonomian dan kesejahteraan serta merumuskan strategi pembiayaan dan investasi yang sesuai untuk pariwisata terpadu yang berkelanjutan dan inklusif di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.
Baca juga : Sembako Bakal Kena PPN, Pedagang: Masa Harus Kena Pajak
Lebih lanjut Politikus Partai Demokrat itu menerangkan penyertaan aspek inklusi keuangan, kemitraan, dan organisasi, serta adopsi teknologi dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan usaha di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.
“Kawasan Pariwisata Labuan Bajo yang inklusif dapat dicapai melalui peningkatan investasi, tidak hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah melalui APBN dan APBD," ungkap Ibas.
Untuk pengambilan data, Ibas menyebutkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner terhadap 221 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kemudian, dirinya juga melibatkan 12 narasumber pakar yang terdiri dari pemangku kebijakan, perbankan, akademisi dan asosiasi tingkat nasional.
Dari tayangan presentasinya, Ibas menerangkan bahwa pemanfaatan data dalam penelitian dilakukan dengan saksama. Data primer misalnya, dimanfaatkan untuk pemetaan usaha guna mendapatkan gambaran mengenai karakteristik usaha, aspek finansial, kemitraan dan organisasi, serta adopsi teknologi. (OL-7)
RENCANA pembatasan kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.000 orang per hari yang akan diberlakukan mulai April 2026 memicu beragam tanggapan
Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya, mengatakan kamar dalam kondisi rapi dan tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan maupun perlawanan.
Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Labuan Bajo terus memperkuat upaya pengelolaan sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat.
KEPOLISIAN Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memeriksa dua pejabat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo terkait kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah.
PDIP menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata
KANTOR Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menutup total pelayaran wisata ke perairan Taman Nasional Komodo akibat cuaca ekstrem.
Disertasi ini menyoroti tantangan penerapan regulasi di BUMN serta pentingnya desain kebijakan hukum yang mendorong kesetaraan kesempatan kerja, aksesibilitas, dan perlindungan hak.
Penanganan perkara koneksitas di dalam Pasal 42 UU No 30 Tahun 2002 tidaklah cukup meski telah dilakukan perubahan rumusan norma MK.
Hindun Anisah menyampaikan dalam disertasinya KUPI tidak menjadi gerakan sesaat saja namun berkelanjutan dengan program-program yang semakin bergema ke se antero Indonesia.
Disertasi berjudul “Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu pada Pemilu 2024” mengkaji secara mendalam bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasannya.
ADA ketidakpastian hukum yang dihadapi pasangan suami-istri dalam mendirikan perseroan terbatas (PT) tanpa perjanjian pemisahan harta. Ini disoroti Maria JF Kelly dalam disertasinya.
Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, belum lama ini menjadi sorotan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved