SERAPAN anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada APBN 2021 masih sangat rendah. Hal ini berimplikasi pada gagalnya upaya pemerintah melalui APBN memberikan stimulus pada pemulihan ekonomi nasional sektor perikanan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan perlu ada langkah terobosan dan antispasi agar spending atau serapan anggaran Kementerian kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan terutama dalam periode 3 bulan ini.
Sampai dengan 1 Juni 2021, realisasi anggaran KKP yaitu hanya 24,07%. “Dari Pagu Rp6,5 triliun, KKP hanya mampu belanja sebanyak Rp1,5 triliun atau sekitar 24,04%,” kata Abdi kepada mediaindonesia.com, Senin (7/6).
Dari belanja tersebut, program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 193 miliar dari pagu Rp1,1 triliun.
“Ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budidaya di masa kepemimpinan Menteri Trenggono” kata Abdi.
Dirinya mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan upaya peningkatan produksi perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan tidak akan mencapai sasaran.
“Belanja sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung produksi” kata Abdi.
Sementara itu, Peneliti DFW Indonesia, Muhamad Arifuddin mengatakan bahwa pola program dan anggaran setiap tahun di KKP tidak pernah berubah sehingga serapan anggaran semestinya bisa lebih ditingkatkan.
“Polanya sudah pakem sehingga agak mengherankan jika realisasi anggaran KKP sampai dengan saat ini masih sangat rendah,” kata Arif.
Pihaknya menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
“Dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan sudah menetapkan budidaya sebagai core program, tapi sampai dengan Junii 2021 belum ada hal signifikan yang dikerjakan untuk mendukung budiddaya perikanan dalam realisasi APBN KKP” kata Arif.
Sejauh ini, pihaknya belum melihat pogress dari rencana KKP dalam mengembangkan areal tambak sejauh 200.000 ha yang telah dicanangkan pada awal tahun 2021.
"Lokasi pengembangan tambak 200 ribu ha belum ada dalam budget planning KKP, sehingga ini akan menjadi pertanyaan publik, bagaimana mau genjot produksi bududaya jika lahan dan lokasi belum defniitif," kata Arif.
Dirinya berharap agar Menteri Kelautan bisa segera menyampaikan ke publik, apa rencana aksi yang akan dilakukan KKP untuk merealisasikan peningkatan produksi budidaya secara detil. “Perjalanan APBN 2021 sudah satu semester, tapi belanja untuk budidaya perikanan masih rendah dan memprihatinkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Menteri KKP Beberkan ada Pelabuhan yang Mangkrak 6 Tahun
