Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SERAPAN anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada APBN 2021 masih sangat rendah. Hal ini berimplikasi pada gagalnya upaya pemerintah melalui APBN memberikan stimulus pada pemulihan ekonomi nasional sektor perikanan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan perlu ada langkah terobosan dan antispasi agar spending atau serapan anggaran Kementerian kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan terutama dalam periode 3 bulan ini.
Sampai dengan 1 Juni 2021, realisasi anggaran KKP yaitu hanya 24,07%. “Dari Pagu Rp6,5 triliun, KKP hanya mampu belanja sebanyak Rp1,5 triliun atau sekitar 24,04%,” kata Abdi kepada mediaindonesia.com, Senin (7/6).
Dari belanja tersebut, program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 193 miliar dari pagu Rp1,1 triliun.
“Ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budidaya di masa kepemimpinan Menteri Trenggono” kata Abdi.
Dirinya mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan upaya peningkatan produksi perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan tidak akan mencapai sasaran.
“Belanja sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung produksi” kata Abdi.
Sementara itu, Peneliti DFW Indonesia, Muhamad Arifuddin mengatakan bahwa pola program dan anggaran setiap tahun di KKP tidak pernah berubah sehingga serapan anggaran semestinya bisa lebih ditingkatkan.
“Polanya sudah pakem sehingga agak mengherankan jika realisasi anggaran KKP sampai dengan saat ini masih sangat rendah,” kata Arif.
Pihaknya menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
“Dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan sudah menetapkan budidaya sebagai core program, tapi sampai dengan Junii 2021 belum ada hal signifikan yang dikerjakan untuk mendukung budiddaya perikanan dalam realisasi APBN KKP” kata Arif.
Sejauh ini, pihaknya belum melihat pogress dari rencana KKP dalam mengembangkan areal tambak sejauh 200.000 ha yang telah dicanangkan pada awal tahun 2021.
"Lokasi pengembangan tambak 200 ribu ha belum ada dalam budget planning KKP, sehingga ini akan menjadi pertanyaan publik, bagaimana mau genjot produksi bududaya jika lahan dan lokasi belum defniitif," kata Arif.
Dirinya berharap agar Menteri Kelautan bisa segera menyampaikan ke publik, apa rencana aksi yang akan dilakukan KKP untuk merealisasikan peningkatan produksi budidaya secara detil. “Perjalanan APBN 2021 sudah satu semester, tapi belanja untuk budidaya perikanan masih rendah dan memprihatinkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Menteri KKP Beberkan ada Pelabuhan yang Mangkrak 6 Tahun
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di Indonesia, bisnis yang dipimpin oleh perempuan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.
Investasi Jabar masih akan tertinggi secara nasional
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
Evaluasi dilakukan untuk mendeteksi masalah atau kendala pada penyerapan anggaran.
Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah mengunggah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta ke situs resmi apbd.jakarta.go.id.
PSI menilai jawaban Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kinerja Pemprov DKI.
"Kami mengapresiasi semua yang telah bekerja. Insyaallah nanti segera mungkin kita bisa melaksanakan. Bahkan sebagian dari program itu sudah bisa kita lakukan percepatan sebelum awal 2020."
Sudah bongkar pasang trotoar, halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO), duit DKI masih banyak yang belum terpakai
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI Jakarta Edi Sumantri menegaskan hingga saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta dalam keadaan cukup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved