Menteri KKP Beberkan ada Pelabuhan yang Mangkrak 6 Tahun

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membeberkan soal permasalahan yang diketahui pihaknya seperti adanya pelabuhan yang mangkrak bertahun-tahun. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (7/6).

"Banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang dangkal. Satu minggu sebelum lebaran saya mendampingi Bapak Presiden (Joko Widodo) ke Lamongan (Jawa Timur). Nelayan bilang sulit melabuh karena dangkal. Selama enam tahun tidak ada perbaikan di pelabuhan-pelabuhan," ujarnya.

Baca juga: Ingin Jadi Seperti Silicon Valley, Startup Diajak Work From Bali

Selain itu, Trenggono juga becerita permasalahan soal sarana terjadi di pelabuhan sekitar jalur pantai utara (Pantura) Jawa, dengan kondisi pelabuhan itu dianggap tidak maksimal dijaga karena tercium bau tidak sedap oleh aktivitas setempat.

"Kalau bapak-ibu pergi ke Pantura, waduh baunya minta ampun. Tapi, saya tetap datang. Biarpun bau saya tetap datang biar tahu apa yang akan kita kerjakan," ucap Trenggono.

Menurutnya, dengan anggaran yang dianggap minim, kedepan pihaknya mengaku tak bisa maksimal mengerjak program kerja KKP. Mereka pun mengusulkan tambahan anggaran pada rancangan pagu indikatif 2022 sebesar Rp8 triliun dalam rapat kerja tersebut.

Tambahan anggaran ini diyakini untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.

"Luas Indonesia begitu besar, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita kerjakan semua enggak akan bisa. Oleh karena itu kami mengusulkan anggaran di atas Rp10 triliun," kata Trenggono.

Dengan adanya usulan tambahan anggaran pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh KKP ini, yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp14,1 triliun pada 2022.

Anggota Komisi IV DPR RI Sidi Hermanto Tanjung mengaku mendukung KKP meningkatkan anggarannya. Dia menilai dukungan tambahan anggaran diperlukan agar KKP dalam menggenjot pelayanan terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan.

"Kami mendukung penambahan pagu indikatif KKP agar dapat membuat dan menjalankan kebijakan yang komprehensif untuk sektor kelautan dan perikanan secara maksimal kedepannya," tandasnya. (OL-6)