Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pondok pesantren (Ponpes) melalui kerjasama dengan Koperasi Ponpes Umat Rejaning Karyo (Ureka). Koperasi Ponpes Ureka merupakan jaringan Jamiyyah Ahlith Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdli (Jatman) yang memiliki sekitar 40 juta anggota tersebar di seluruh Indonesia.
Kerjasama tersebut ditandai dengan Seminar Nasional Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Bagi Pesantren yang digelar, di Pekalongan, Jawa Tengah, yang keterangan resminya diterima Jumat (28/5/2021).
Turut hadir secara daring Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Iskandar Simorangkir serta Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Arya Suprihadi.
Airlangga Hartanto mengungkapkan indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4% pada 2020, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.
"Koordinasi dan sinergi harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi pesantren," ujar Airlangga Hartanto.
Erick Thohir menyebut BUMN berkomitmen untuk bahu-membahu menjadi energi yang menggerakkan literasi dan inklusi keuangan dan digital khususnya di lingkungan pesantren. "Ini sudah menjadi komtmen BUMN," kata Erick.
Teten Masduki, juga menyampaikan jika Kemenkop UKM mendukung inklusi keuangan dengan program BPUM. "Sebanyak 9,8 juta usaha mikro sukses terfasilitasi dan masuk dalam pembiayaan formal pada 2020, dan tahun ini ditargetkan 12,8 juta pelaku usaha mikro," terang Teten Masduki.
Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir menambahkan edukasi keuangan inklusif bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai daerah.
"Edukasi Keuangan Inklusif diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi," terang Iskandar Simorangkir.
Vice President CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita, menyebut sebagai BUMN Energi Nasional, Pertamina tidak hanya berperan dalam menjalankan bisnis utamanya dalam menyalurkan energi kepada
masyarakat, namun turut berkontribusi pada public service dan sustainability serta mendukung Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian.
"Berbagai kerjasama yang dapat terjalin antara Pertamina bersama koperasi-koperasi pesantren diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat," harap Paramita.
Paramita menambahkan Pertamina berkomitmen mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian strategis Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.
"Bentuk potensi kerjasama yang terjalin antara Pertamina bersama jaringan koperasi pondok pesantren dapat memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi masyarakat," ucapnya.
Menurut Paramita, hal tersebut selaras dengan implementasi SDGs No.8 yakni menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Selain itu, kolaborasi tersebut juga mendukung terwujudnya SDGs No. 7 kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh produk energi bersih BrightGas dan produk unggulan lainnya seperti Pelumas Pertamina di koperasi-koperasi pondok pesantren," papar Paramita.
Paramita menambahkan Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya.
"Hal itu merupakan bagian dari TJSL Perusahaan dan demi mewujudkan manfaat yang lebih luas khususnya pemberdayaan ekonomi," tandasnya.
Seminar Nasional dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya Habib Muhammad Luthfi selaku Pembina Ureka Mart, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan dan perwakilan dari berbagai perusahaan BUMN. (OL-13)
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved