Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat di awal 2021.
Namun sayangnya, pemulihan ekonomi nasional belum dirasakan secara merata ke seluruh sektor maupun daerah. "Pemulihan ekonomi masih belum merata antar sektor, yang mungkin lebih mudah pulih. Lalu, yang lebih sulit pulih, juga antar daerah," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam musyawarah virtual, Selasa (4/5).
Di sisi lain, tantangan ekonomi domestik juga berasal dari sektor industri keuangan, yang harus tetap dijaga. Meski diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, namun sektor keuangan harus waspada terhadap sektor usaha yang masih rentan.
Baca juga: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Normal
Adapun faktor lain yang dapat memengaruhi pemulihan ekonomi nasional ialah perubahan teknologi digital dan perubahan iklim. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, agar kebijakan yang diambil bisa mengurangi tekanan.
"Dua faktor ini akan terus memengaruhi dan men-shape kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka. Size-nya cukup besar, geografis besar dan populasinya besar. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua policymaker di pusat dan daerah," imbuh Ani.
Baca juga: Prediksi ADB, Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5% pada 2021
Bendahara Negara menyebut penggunaan APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menciptakan kebijakan yang berimbang. Selain itu, dukungan APBD juga diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.
"Ini akan menimbulkan kompleksitas, karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN. Ditambah dengan APBD jumlahnya cukup memengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi kelembagaan antar pusat dan daerah menjadi suatu keharusan," pungkasnya.(OL-11)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved