Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat di awal 2021.
Namun sayangnya, pemulihan ekonomi nasional belum dirasakan secara merata ke seluruh sektor maupun daerah. "Pemulihan ekonomi masih belum merata antar sektor, yang mungkin lebih mudah pulih. Lalu, yang lebih sulit pulih, juga antar daerah," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam musyawarah virtual, Selasa (4/5).
Di sisi lain, tantangan ekonomi domestik juga berasal dari sektor industri keuangan, yang harus tetap dijaga. Meski diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, namun sektor keuangan harus waspada terhadap sektor usaha yang masih rentan.
Baca juga: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Normal
Adapun faktor lain yang dapat memengaruhi pemulihan ekonomi nasional ialah perubahan teknologi digital dan perubahan iklim. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, agar kebijakan yang diambil bisa mengurangi tekanan.
"Dua faktor ini akan terus memengaruhi dan men-shape kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka. Size-nya cukup besar, geografis besar dan populasinya besar. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua policymaker di pusat dan daerah," imbuh Ani.
Baca juga: Prediksi ADB, Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5% pada 2021
Bendahara Negara menyebut penggunaan APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menciptakan kebijakan yang berimbang. Selain itu, dukungan APBD juga diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.
"Ini akan menimbulkan kompleksitas, karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN. Ditambah dengan APBD jumlahnya cukup memengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi kelembagaan antar pusat dan daerah menjadi suatu keharusan," pungkasnya.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved