Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat di awal 2021.
Namun sayangnya, pemulihan ekonomi nasional belum dirasakan secara merata ke seluruh sektor maupun daerah. "Pemulihan ekonomi masih belum merata antar sektor, yang mungkin lebih mudah pulih. Lalu, yang lebih sulit pulih, juga antar daerah," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam musyawarah virtual, Selasa (4/5).
Di sisi lain, tantangan ekonomi domestik juga berasal dari sektor industri keuangan, yang harus tetap dijaga. Meski diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, namun sektor keuangan harus waspada terhadap sektor usaha yang masih rentan.
Baca juga: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Normal
Adapun faktor lain yang dapat memengaruhi pemulihan ekonomi nasional ialah perubahan teknologi digital dan perubahan iklim. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, agar kebijakan yang diambil bisa mengurangi tekanan.
"Dua faktor ini akan terus memengaruhi dan men-shape kondisi perekonomian Indonesia yang terbuka. Size-nya cukup besar, geografis besar dan populasinya besar. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua policymaker di pusat dan daerah," imbuh Ani.
Baca juga: Prediksi ADB, Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5% pada 2021
Bendahara Negara menyebut penggunaan APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menciptakan kebijakan yang berimbang. Selain itu, dukungan APBD juga diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.
"Ini akan menimbulkan kompleksitas, karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN. Ditambah dengan APBD jumlahnya cukup memengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi kelembagaan antar pusat dan daerah menjadi suatu keharusan," pungkasnya.(OL-11)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved