Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo berencana membentuk Kementerian Investasi, dan melakukan sejumlah penyesuaian nomenklatur terkait dengan rencana tersebut. Dengan adanya wacana ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemungkinan akan beralih fungsi menjadi kementerian.
Terkait hal itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku tak mau berkomentar lebih jauh. Menurutnya, dia tidak memiliki wewenang untuk menjelaskan hal tersebut lebih jauh karena masalah itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Saya ini pembantu presiden. Jadi urusan yang (terkait) kebijakan Bapak Presiden, mohon maaf dengan segala hormat, kami tidak dalam posisi untuk menjelaskan karena bukan domain BKPM," ungkapnya dalam konferensi pers BKPM secara daring, Senin (26/4).
Bahlil menekankan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya dan BKPM harus tahu diri jika berhadapan dengan kewenangan Presiden dan hak prerogratif Presiden pada urusan semacam itu.
Dia menegaskan, BKPM hanya akan mengerjakan sesuatu sesuai apa yang telah ditugaskan, baik berdasarkan aturan maupun perintah lisan dari Presiden Jokowi sendiri.
Di mana, lanjut Bahlil, tugas utama BKPM yakni untuk menjaga iklim investasi, meningkatkan realisasi investasi, dan bagaimana memudahkan semua investor baik di dalam dan luar negeri serta mendorong tumbuhnya usaha baru.
"Itu posisi kami. Jadi sekali lagi, dengan segala hormat, posisi BKPM tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk memberikan penjelasan detail," pungkas Bahlil. (OL-13)
Baca Juga: BKPM: Investasi Mangkrak Sudah Tereksekusi Rp517,6 Triliun
ISU Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali mencuat di tubuh Partai Golkar. Wacana itu dinilai sebuah upaya melengserkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia
Sebelumnya politikus Golkar Nurdin Halid mengatakan isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hoaks.
Adanya isu liar tersebut sebagai halusinasi politik dan hoaks belaka, karena Golkar masih tetap solid dari level atas sampai bawah.
Tidak ada alasan mendesak untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilai masih mumpuni.
Dampak negatif dari yang kalah, kata Bahlil, memicu konflik horizontal, seperti perseteruan antartetangga, hingga memicu perceraian di rumah tangga.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved