Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
LANGKAH pemerintah menggencarkan upaya paksa badan (gijzeling) bagi penunggak pajak merupakan bukti penegakan hukum telah didirikan dan memberi pesan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban.
"Upaya paksa badan ini harus diapresiasi dan memang seharusnya dilakukan," kata pengamat perpajakan Dani Septriadi ketika dihubungi, kemarin.
Menurutnya, paksa badan penunggak pajak merupakan upaya terakhir. Tahapan untuk mencapai gijzeling seharusnya menggugah kedisiplinan para wajib pajak di Tanah Air.
Selain paksa badan, Dani juga mengimbau untuk memublikasikan profil penunggak pajak. Umumnya penunggak pajak akan membayar bila mendapat ancaman data mereka akan dipublikasikan ke masyarakat. "Reputasi bisnisnya bisa hancur," tandasnya.
Saat menanggapi usulan publikasi bagi penunggak pajak, Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono mengatakan perlu kehati-hatian untuk memublikasikan identitas penunggak pajak. "Ini sama seperti KPK saat mengumumkan nama tersangka korupsi. Kita tidak bisa secara terbuka menyebut identitasnya," ujarnya menjawab pertanyaan Media Indonesia dalam jumpa pers, pekan lalu.
Yuli memaparkan pihaknya pernah mendapat gugatan balik karena mengumumkan identitas wajib pajak yang memiliki tunggakan. "Kita malah jadi repot. Mereka gugat balik dengan dalih pencemaran nama baik," paparnya.
Lain halnya dengan Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Wahyu Tumakaka. "Jika setelah melalui berbagai proses dan cukup bukti, tetapi tetap menghindar, si wajib pajak bermasalah itu bisa saja kita umumkan ke publik. Seharusnya tidak usah takut mengumumkannya," ujarnya.
Terkait modus kejahatan pajak, penyalahgunaan faktur pajak merupakan terbanyak dilakukan, yaitu hampir 60% dari tindak pidana pajak. Pada 2014 terdapat 15 kasus yang telah disidangkan dengan kerugian negara sebesar Rp383 miliar.(Bow/X-10)
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
Langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin apabila benar-benar ingin mengusut kecurangan pemilu skala nasional.
Mahasiswa perlu menggunakan hak suaranya ke tempat pemilihan suara (TPS).
Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi tentang ribuan surat suara yang sedang dicoblos di Malaysia
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran melaporkan telah menerima kabar tentang ditemukannya surat suara di Malaysia yang telah tercoblos.
KPUD Sulteng memastikan seluruh surat suara yang rusak telah diganti dan didistribusikan ke masing-masing KPUD kabupaten/kota provinsi itu
Bawaslu bakal mengecek kebenaran surat suara yang telah tercoblos setelah diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved