Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pada Maret 2021 sebesar US$16,79 miliar, naik 26,55% dari Februari 2021 (month to month/mtm) yang sebesar US$13,26 miliar. Kenaikan juga terjadi bila dibandingkan dengan periode sama di 2020 (year on year/yoy) yakni 25,73% lantaran nilai impor kala itu hanya US$13,35 miliar.
Kepala BPS Suharihyanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/4) bilang, kenaikan nilai impor tersebut melanjutkan tren pertumbuhan impor sejak awal 2021.
“Impor pada Maret ini tumbuh menggembirakan, nilainya adalah sebesar US$16,79 miliar. Ini tumbuh tinggi, dua digit. Jadi, impor Indonesia mengalami kenaikan, pertumbuhannya positif sejak bulan lalu dan sekarang kenaikannya juga lebih tinggi,” tuturnya.
Kenaikan impor terjadi karena adanya peningkatan impor migas maupun non migas. Tercatat pada Maret 2021 impor migas sebesar US$2,28 miliar, lebih tinggi 74,74% dari nilai impor Februari 2021 yang sebesar US$1,30 miliar dan lebih tinggi 41,87% dari nilai impor Maret 2020 yang hanya US$1,61 miliar.
Begitu pula dengan impor non migas, tercatat nilainya pada Maret 2021 mencapai US$14,51 miliar, lebih tinggi 21,30% dari Februari 2021 yang sebesar US$11,96 miliar dan lebih tinggi 23,52% dari Maret 2020 yang tercatat US$11,74 miliar.
Baca juga: Perubahan BKPM Jadi Kementerian Sudah Terprediksi
Suhariyanto menambahkan, kenaikan impor pada Maret juga cukup menggembirakan lantaran kenaikan itu terjadi di semua sektor berdasarkan penggunaannya. Tiga kelompok impor barang berdasarkan penggunaannya itu mencatatkan pertumbuhan yang positif.
Tercatat impor konsumsi mengalami pertumbuhan 15,51% (mtm) dan 13,40% (yoy) dengan nilai impor sebesar US$1,41 miliar pada Maret 2021. Kenaikan impor konsumsi terjadi karena adanya peningkatan impor vaksin untuk manusia yang berasal dari Tiongkok.
“BPS mencatat nilai impor vaksin untuk manusia Maret ini adalah US$178,7 juta, naik 102,5% dari bulan lalu. Kalau dilihat selama triwulan I total impor vaksin US$443,4 juta, naik 1.315%,” jelas Suhariyanto.
Lalu nilai impor bahan baku penolong tercatat US$12,97 miliar pada Maret 2021, tumbuh 31,10% (mtm) dan 25,82% (yoy). Sedangkan impor barang modal tercatat sebesar US$2,41 miliar, tumbuh 11,85% (mtm) dan 33,70% (yoy).
“tentunya kita berharap bahwa kenaikan pertumbuhan dua digit, baik yang terjadi di bahan baku maupun barang modal ini menunjukkan geliat manufaktur dan investasi mulai pulih kembali di bulan ini dan kita harapkan ini terjaga di triwulan II dan berikutnya, sehingga ekonomi Indonesia bisa pulih di 2021,” kata Suhariyanto.
Sedangkan secara kumulatif, pada triwulan I 2021 ini total nilai impor Indonesia tercatat US$43,38 miliar, naik 10,76% bila dibandingkan dengan periode sama di 2020 yang hanya US$39,17 miliar.
Komoditas mesin dan perlengkapan elektrik mendominasi impor pada triwulan pertama 2021 sebesar US$5,56 miliar dengan sharenya 14,54% dan diikuti dengan mesin dan peralatan mekanis sebesar US$5,56 miliar dengan share 14,53%.
“Jadi tentu ini mengindikasikan bahwa peningkatan impor bahan baku menunjukkan geliat manufaktur yang bergerak dan barang modal kita harapkan berpengaruh pada komponen investasi yang ada di PDB (Produk Domestik Bruto),” pungkas Suhariyanto. (OL-4)
Saya tidak melihat indikasi turunnya konsumsi.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki pondasi yang kuat.
Karena itu, insentif harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
CHIEF Economist Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan persoalan validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,12%.
Surplus perdagangan barang yang sudah berlangsung selama 62 bulan berturut-turut menjadi bantalan utama ketahanan ekonomi eksternal Indonesia.
BPS mengungkapkan dari jumlah 33,43 juta orang lanjut usia (lansia) di Indonesia, lebih dari separuh atau 55,21% lansia di Indonesia masih masuk ke dalam angkatan kerja.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved