Perubahan BKPM Jadi Kementerian Sudah Terprediksi

PERUBAHAN nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi bukan hal yang mengagetkan. Rencana perubahan itu sudah tercium sejak beberapa waktu terakhir.

"Sebenarnya perubahan nomenklatur seperti pembentukan Kementerian Investasi ini sejak lama sudah tercium tanda-tandanya. Salah satunya anggaran BKPM itu naik cukup signifikan. Dari sekitar Rp400 miliar pada 2020 menjadi hampir Rp1 triliun di 2021," ujar pengamat ekonomi  Bhima Yudhistira, Rabu, (14/4).

Ia memperkirakan rencana perubahan nomenklatur tersebut telah disiapkan sejak lama. Terutama karena Presiden Jokowi sangat gencar menarik investasi ke dalam negeri.

Peningkatan status BKPM menjadi Kementerian Investasi menurutnya mungkin dilakukan Presiden untuk lebih meyakinkan calon investor dari luat negeri. Karena status badan yang dimiliki BPKM umumnya di luar negeri dianggap berada di bawah kementerian.

"Meski tetap ini justru ada pertanyaan, sudah ada UU Cipta Kerja mengapa masih perlu dinaikkan juga. Mungkin investor perlu tambahan suplemen untuk bisa berinvestasi makanya perlu ada branding. Itu mungkin alasan presiden mengubah BKPM jadi Kementerian," ujarnya.

Terkait dengan isu perombakan atau resuffle kabinet pascaperubahan nomenklatur tersebut, Bhima mengatakan secara objektif resuffle memang dirasa perlu dilakukan pada beberapa pos kementerian. "Karena kalau dari perspektif ekonomi kita melihatnya memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi," ujar Bhima.

Ia mencontohkan tentang kasus impor beras di mana komunikasi Menteri Perdagangan dengan Bulog tidak harmonis. Ketidakharmonisan itu akhirnya itu membuat kebijakan umurnya relatif pendek.

Selain itu, ekonomi saat ini juga diperkirakan masih akan tumbuh relatif negatif. Setidaknya pada kuartal pertama 2021.

"Karena kalau melihat sampai kuartal pertama 2021 perkiraannya ekonomi masih tumbuh relatif negatif. Itu karena belum ada terobosan-terobosan kebijakan," ujar Bhima.

Ia berharap setelah Kementerian Investasi bekerja, akan ada terobosan yang bisa membuat berbagai masalah tersebut mereda. Khususnya juga agar bisa berkoordinasi dengan baik bersama kementerian lain dan pemerintah daerah. (OL-15)