Kamis 08 April 2021, 14:51 WIB

Perlu Kelembagaan Pangan yang Baru untuk Atasi Persoalan?

M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
Perlu Kelembagaan Pangan yang Baru untuk Atasi Persoalan?

MI/Dwi Apriani.
Pasar murah di Sumatra Selatan untuk membantu menstabilkan harga pangan menjelang Ramadan.

 

PERSOALAN pangan dari tahun ke tahun terus terjadi, baik terkait polemik produksi, impor pangan, dan ketidakharmonisan antarlembaga yang memiliki kewenangan terhadap pangan. Karena itu perlu membuat terobosan untuk mengatur tata kelola hubungan antara lembaga terkait dengan pangan yaitu pembentukan kelembagaan pangan.

“Undang-Undang Pangan menyatakan perlu ada kelembagaan pangan baru. Kehadiran kelembagaan baru ini tentu saja perlu dilakukan karena dimandatkan," kata Kepala Tani Center IPB University Hermanu Triwidodo dalam webinar Kelembagaan Pangan Nasional Sampai Dimana? yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Rabu (8/2).

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 memandatkan pembentukan kelembagaan pangan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sayangnya setelah sembilan tahun berlalu kelembagaan pangan ini belum terbentuk. Padahal undang-undang mengatakan selambatnya tiga tahun setelah diundangkan harus sudah terbentuk.

"Namun demikian, perlu diingat juga bahwa kehadiran kelembagaan baru ini jangan sampai menghadirkan persoalan baru atau bahkan menjadi persoalan itu sendiri," ungkap Hermanu.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengungkapkan bahwa selama ini kewenangan mengurus pangan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga yang kerap kali menimbulkan persoalan. "Salah satunya perbedaan data dan ego lembaga. Data produksi pangan pokok yang terus berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain," ujar Said.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus impor beras baru-baru ini. Antarlembaga saling menyampaikan alasan antara setuju dan menolak. "Persoalan pangan yang terus terjadi menunjukkan bahwa tata kelola dan kelembagaan pangan kita masih lemah. Kebijakan yang dibuat juga sering kali kurang akuntabel dan transparan serta jauh dari partisipatif. Harapannya, hal ini bisa diselesaikan dengan adanya kelembagaan pangan baru," jelasnya. (OL-14)

Baca Juga

Dok:  Citi Indonesia

Citi Indonesia Tegaskan Komitmen Pelayanan Nasabah Consumer Bank

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 19 April 2021, 09:16 WIB
CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyatakan pihaknya memiliki bisnis Consumer yang kuat dan menguntungkan di Indonesia sekaligus memiliki...
DOK KEMENPERIN

Hannover Messe: Ajang Indonesia Tampilkan Kemampuan Industri 4.0

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 19 April 2021, 07:00 WIB
Hannover Messe 2021 Digital Edition diikuti 1.800 ekshibitor yang menampilkan lebih dari 7.000 produk. Indonesia sendiri menampilkan...
DOK PT POS INDONESIA.

Bangun Ekonomi Kerakyatan, Pos Indonesia Gagas Agen Pos Pesantren

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 19 April 2021, 05:00 WIB
Hingga Juni 2021 mendatang, Pos Indonesia menargetkan bisa memiliki 1.000 Agen Pos di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jalan Tol dan PKT untuk Ekonomi yang Lebih Baik

Pembangunan jalan tol sejatinya berpengaruh terhadap roda perekonomian bahkan sejak mulai tahap perencanaan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya