OECD Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,9% Tahun Ini

ORGANISASI Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 4,9% di 2021 dan merangkak naik menjadi 5,4% di 2022.

"Survei memproyeksikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan pulih sebesar 4,9% pada 2021 dan 5,4% pada 2022," ujar Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría dalam Konferensi Pers OECD Economic Survey of Indonesia 2021, Kamis (18/3).

Dalam survei itu, OECD juga mendapati pandemi covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah stabil selama dua dekade terakhir. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk meningkatkan keterampilan, memperkuat lembaga dan tata kelola perusahaan milik negara.

Berbagai hal itu perlu dilakukan guna memperkuat pembangunan ekonomi pascapandemi. Dalam survei itu pula OECD menyebutkan agar Indonesia perlu memperbaiki sistem kesehatan terlebih dulu untuk menghilangkan guncangan ekonomi dari dampak pandemi.

Dukungan pemerintah berupa stimulus fiskal untuk rumah tangga dan dunia usaha perlu dilanjutkan. Dengan langkah itu, daya beli, dan penyerapan tenaga kerja diharapkan akan meningkat.

Baca juga : Kredit Terkontraksi Lebih Dalam pada Februari

Selain itu, perbaikan iklim investasi bagi dunia usaha juga disarankan untuk terus ditingkatkan. "Ketidakpastian masih akan membebani investasi dan pariwisata sehingga kemungkinan besar akan tetap tertekan untuk beberapa waktu," kata Angel.

OECD juga menyarankan agar Indonesia menambah kapasitas pendidikan penjuruan dan pelatihan kerja. Itu dengan penekanan dan fokus pada digitalisasi agar bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, proyeksi ekonomi Indonesia dari OECD itu merupakan motivasi bagi pemerintah. Sebab, sebelumnya OECD memprediksi ekonomi Indonesia di 2021 hanya tumbuh 4%.

Dia juga memastikan pemerintah telah dan akan merespon dinamika dari pandemi. Dari sisi anggaran, pemerintah memperlebar defisit dari kebijakan anggaran yang sebelumnya mengharuskan di bawah 3%.

"Kami harus mengakui ini adalah luar biasa dan situasi yang sangat menantang. Pemerintah Indonesia telah merespon situasi tersebut," pungkasnya. (OL-7)