Peneliti UGM Kritik Rencana Impor Garam

PENELITI Pusat Studi Ekonmi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Putut Indiyoni menilai pemerintah belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang jelas.

"Pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang di dalamnya seharusnya berisi strategi komprehensif dan peta jalannya," kata Putut, Selasa (16/3).

Ia menilai pemerintah, saat ini, cenderung mengambil kebijakan impor dengan hanya merespon kecenderungan permintaan pasar. Di sisi lain, pemerintah dianggap tidak melihat dari sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang.

"Kebijakan yang diambil cenderung bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif," ujarnya

Baca juga: Produk Mamin RI Sukses Raup Rp173 M di Pameran Jepang

Belum lama ini muncul wacana pemerintah akan melakukan kebijakan membuka kran impor garam dalam memenuhi pasokan kebutuhan garam di dalam negeri. Namun, pemerintah masih menunggu data terkait pasokan kebutuhan garam dari instasi terkait. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Minggu (14/3) seperti dikutip Antara.

Putut mengkritik kebijakan membuka keran impor garam itu. Ditegaskannya, kebijakan impor semacam ini selalu terus berulang dan pemerintah dianggap tidak pernah belajar dari pengalaman.

"Setiap kali pemerintah membuka impor garam, selalu tanpa  jawaban kepastian bahwa tahun depan tidak dilakukan kebijakan yang sama," ungkapnya.

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya memiliki data yang valid soal kebutuhan garam dan memperhatikan kesejahteraan petani garam.  Angka kebutuhan garam setiap tahun seharusnya sudah diprediksi tonasenya sehingga ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun yang diikuti dengan target kebijakan produksi dari dalam negeri.

"Bila hal ini dilakukan, beberapa tahun ke depan, swasembada garam dapat dicapai," katanya.

Namun, imbuhnya, jika hingga saat ini pemerintah belum memiliki desain kebijakan pengembangan garam nasional yang jelas, persoalan kebijakan impor garam akan terus berulang.

Ia berpendapat, pandemi covid-19 sekarang ini berdampak pada kendala dalam proses pengiriman produk ekspor impor. Maka, sudah semestinya dijadikan momentum untuk meningkatkan produksi garam nasional secara lebih komprehensif dan terukur serta melibatkan petani produsen  garam.

Selain itu, pemerintah juga perlu  memperbaiki tata niaga garam yang berpihak kepada petani garam dan industri dalam negeri.

"Yang saya lihat, selama ini belum terlihat dari kebijakan pemerintah dalam hal industrialisasi pergaraman. Bahkan isu soal data pun sejak dulu juga terus mengemuka antara instansi yg satu dengan yang lain. Jika soal data saja masih bermasalah, tidak ada kesepahaman, bagaimana memikirkan soal strategi dan pengembangan produksi garam ke depan?"  pungkasnya. (OL-1)