Ada Kendala Wujudkan BBM Satu Harga, Ini Solusi BPH Migas

KEPALA Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), M. Fanshurullah Asa menjabarkan berbagai kendala terpenuhinya Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) BBM Satu Harga yang sampai saat ini masih jauh dari target.

Pertama terkait kendala investasi. Investasi untuk membangun SPBU BBM satu harga beserta distribusinya ke wilayah 3T, kata Fanshurullah, membutuhkan sekitar Rp500 juta. Ini tidak sebanding dengan rata-rata penjualannya yang hanya sekitar 4 ton per hari, yaitu BBM Premium 2,5 ton per hari, Solar 1,5 ton per hari.

Tidak heran, upaya penyediaan BBM satu harga ini apa hanya ada 500 titik lokasi. Pertamina, kata dia, sudah berusaha menambah margin khusus, mencapai Rp 850 per liter untuk mengkompensasi volume penjualan yang kecil.

"Solusi BPH Migas yaitu minta dibukakan pintu bagaimana agar memiliki bagian anggaran tersendiri bisa direalisasikan. Dengan begiitu maka infrastruktur membangun SPBU BBM satu harga tidak dibebankan ke investor," kata Fanshurullah, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (15/3).

Kemudian kesempatan investasi bisa diberikan kepada para BUMDes, dengan pembangunan infrastuktur memakai uang dana BPH Migas.

"Tetapi selama bagian anggaran itu masih di bawah ESDM, akan sulit. Masalahnya ESDM punya anggaran yang sudah dipatok oleh kementerian keuangan. Misalnya Rp6 triliun, maka BPH Migas berdasarkan PMK, hanya dibatasi misal 24,5%. Artinya kami hanya bisa menggunakan dana Rp250 miliar. Tapi kalau BPH Migas dengan anggaran sendiri dengan membuat Rp1,3 triliun PNBP yang masuk ke BPH maka ini bisa merealisasikan SPBU BBM satu harga dan didistribusikan kepada wilayah-wilayah 3T. Jadi ini sangat membantu mengurangi beban investor," kata Fanshurullah.

Solusi kedua, BPH Migas menawarkan adanya sub penyalur, di lokasi tidak terdapat SPBU BBM satu harga, dengan jarak minimal 10 km dari SPBU yang ada.

Baca juga : Holding BUMN Klaster Pangan Ditargetkan Rampung Kuartal III

"Antar sub penyalur diberi jarak 5 kmm. Mereka bisa menjual BBM Premium dan Solar tetapi ada tambahan ongkos angkut yang ditetapkan oleh bupati. Saat ini 160an lokasi sub penyalur sudah kami bangun. Nanti ketika sub penyalur sudah kuat dia akan dinaikan menjadi lokasi BBM satu harga," kata Fanshurullah.

Ketiga, membangun pertashop yang menjual Pertamax ron92 untuk mengurangi ketergantungan premium, dengan harga sama seperti di SPBU umum.

Bila BPH Migas memiliki bujet anggaran sendiri, maka mereka bisa membangun mikrosite seperti Pertashop, dengan dana yang ada di BPH migas. Dia tekankan, dana BPH migas bukan APBN murni, melainkan berasal dari dana iuran dari Pertamina, dan badan usaha lainnya. Jadi dia berpendapat bahwa uang harus dikembalikan lagi ke pengusaha.

"Kami sudah membuat surat ke menteri keuangan, menteri sekretariat negara, dan kami tembuskan ke menteri ESDM untuk segera bisa dibukakan jalannya. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban," kata Fanshurullah.

Sebab keberadaan 500 titik lokasi BBM satu harga masih jauh untuk memenuhi ketersediaan dan distribusi secara adil dan merata.

"Kalau ditanya maunya kami, satu desa, satu lokasi BBM satu harga. Jumlah desa di Indonesia 77 ribu. Jadi masih jauh dengan bagaimana kita membuat keadilan keterse0diaan BBM satu harga," kata Fanshurullah. (OL-7)