Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengembangkan teknologi informasi dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kali ini, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR bersama para stakeholder melakukan uji coba aplikasi Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC) di Perumahan Bumi Citra Indah, Paseh, Bandung, pada 9 Maret 2021.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan aplikasi SiAki QC bertujuan memastikan tingkat hunian dan ketepatan sasaran terhadap rumah KPR Sejahtera yang difasilitasi dana FLPP.
Baca juga: Generasi Z Mulai Melirik Sektor Perumahan
"Melalui SiAki QC, pemerintah dapat memastikan penghuni dari rumah KPR Sejahtera FLPP telah sesuai dengan data penerima FLPP. Aplikasi SiAki QC ini diperuntukkan bagi bank pelaksana untuk melaporkan informasi kepenghunian setiap debitur KPR Sejahtera," ujar Arief dalam keterangan resmi, Rabu (10/3).
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan uji coba Aplikasi SiAki QC, PPDPP melakukan rapat koordinasi bersama para stakeholder terkait. "Bahwa uji coba perdana aplikasi SiAki QC berjalan lancar tanpa kendala. Namun, masih membutuhkan beberapa masukan dari stakeholder untuk menyempurnakan aplikasi tersebut," imbuhnya.
Baca juga: Hore, Beli Rumah Baru Bebas dari PPN
Setelah uji coba QR Code, lanjut Arief, akan dilakukan koordinasi berkelanjutan secara intensif bersama stakeholder, agar tidak membebani semua pihak. Menurutnya, dengan beragam pengembangan aplikasi oelh PPDPP, pemerintah dapat lebih mengontrol seluruh proses bisnis pembangunan rumah, terutama rumah bersubsidi.
“Kita sudah tidak berbicara ketersediaan hunian, karena sudah ada SiKasep. Kita tidak berbicara lagi kualitas, karena sudah ada SiPetruk. Tidak lagi berbicara tentang ketepatan sasaran hunian, karena sudah ada SiAki QC. Kita tidak hanya menargetkan membangun hunian semata, melainkan membangun kehidupan,” pungkas Arief.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP pada 2021 sebesar Rp19,1 Triliun untuk 157.500 unit rumah.(OL-11)
Konsumen merasa tertipu, karena harga awal yang ditampilkan berbeda dengan total yang harus dibayar. Ini tentu menimbulkan ketidakpercayaan dan membuat loyalitas konsumen menurun.
QuantumByte, platform artificial intelligence app builder yang dikembangkan oleh startup Indonesia, Quantum Teknologi Nusantara terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peluncuran MyPro+ ini merupakan inovasi digital besar kedua pada tahun ini setelah MyGo+ baru-baru ini diperkenalkan kepada publik.
Meski berguna untuk hal positif seperti belajar jarak jauh, ponsel ini juga kerap menjadi pintu masuk untuk berbagai masalah terkait dengan era digital ini.
Dalam aplikasi MyMoment, pengguna dapat mengirimkan pesan dukungan kepada para pemain, memprediksi skor pertandingan, hingga menebak pencetak gol pertama.
Melalui aplikasi Nyalanesia, pengguna dapat mengakses berbagai program literasi, pelatihan guru, marketplace literasi, hingga forum komunitas pendidikan dalam satu genggaman.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved