Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Jokowi menginstruksikan Kementerian Perdagangan untuk mulai menggaungkan slogan 'Benci Produk Luar Negeri'. Hal tersebut harus dilakukan agar barang-barang lokal bisa berjaya di negeri sendiri.
"Gaungkan ajakan untuk cinta produk sendiri. Gaungkan juga benci produk luar negeri. Jadi, bukan hanya cinta melainkan juga benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).
Selama ini, ia melihat seringkali produk dalam negeri kalah bersaing dari produk impor. Padahal, dari segi kualitas, barang-barang buatan anak bangsa juga sudah sangat baik.
"Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis, terus diisi oleh brand-brand dari luar negeri. ini harus mulai digeser. Geser mereka ke tempat yang tidak strategis. Lokasi yang strategis diberikan untuk brand lokal," tegasnya.
Baca juga: Hidupkan UMKM, Luhut Minta Pejabat Gencar Pakai Produk Lokal
Kemendag juga diminta untuk membantu penguatan branding bagi produk-produk lokal. Ia meyakini, jika hal itu dilakukan dengan benar, barang-barang dalam negeri bisa mengambil alih pasar nasional.
"Penduduk Indonesia itu jumlahnya lebih dari 270 juta jiwa. Itu angka yang sangat besar. Pasti ada banyak masyarakat, konsumen yang loyal untuk produk-produk kita sendiri," ucapnya.
Kendati menyerukan penggaungan benci produk luar negeri, kepala negara memastikan Indonesia adalah bangsa yang tidak mendukung paham proteksionisme.
Pasalnya, sejarah membuktikan bahwa kebijakan tersebut kerap menimbulkan kerugian bagi negara yang menganutnya.(OL-5)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved