PEMERINTAH daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan anggaran daerah masing-masing. Tujuannya agar pemda dapat menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) untuk sumber pendanaan yang lebih baik.
Municipal bonds merupakan obligasi yang diterbitkan oleh negara, kota, atau pemerintah daerah. Obligasi ini merupakan jenis obligasi yang bebas dari pajak (tax-exempt). Hingga 2020, pemerintah daerah di Indonesia masih terus mengembangkan kapasitasnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kemandirian daerah supaya mampu menerbitkan obligasi daerah yang layak.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Proaktif Siapkan Anggaran Bencana Alam
"Sebenarnya ide ini telah ada sekitar lima sampai sepuluh tahun lalu. Diskusi tentang municipal bond ini telah menjadi sesuatu yang menarik. Dulu, municipal bonds sebenarnya merupakan cara pemda untuk meningkatkan pendanaan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam MNC Group Investor Forum 2021, Selasa (2/3).
Tapi ironisnya, pemerintah daerah yang sangat aktif melakukan municipal bonds adalah mereka yang sangat mampu mengelola wilayah. Dengan kata lain, daerah yang lebih kaya yang bisa masuk ke pasar modal," sambungnya.
Suahasil mengatakan, investor di pasar modal tentu akan lebih tertarik membeli obligasi yang diterbitkan oleh penerbit dengan kredibilitas dan kapablitas yang baik. Oleh karenanya, pemda dengan pengelolaan anggaran yang minim dan kapasitas terbatas akan terabaikan.
"Jadi sebenarnya saat kita berbicara soal municipal bond, tentu saja kita melihat ke depan, khususnya di masa pandemi ini," kata Suahasil.
Dia berharap, ke depan pemda mampu memperbaiki pengelolaan dan kemampuan anggaran untuk bisa menerbitkan municipal bonds. Setidaknya, diharapkan terdapat satu atau dua pemprov yang bisa mengelola aset dan ekonomi daerahnya untuk menerbitkan municipal bond sebagai contoh bagi pemda lainnya.
Saat ini pemda kerap mengandalkan sumber pendanaan dari APBN. Hal itu kata Suahasil bukan serta merta merupakan tindakan yang salah, namun akan lebih baik bila pemda dapat mandiri dalam mengelola anggaran.
"Kita lihat perkembangan dari bagaimana pemerintah daerah melihat hal ini, dan tentu pada akhirnya akan tiba waktunya municipal bond menjadi memungkinkan di Indonesia," pungkasnya. (Mir/A-1)
