Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana memaparkan empat tantangan yang akan dihadapi perbankan nasional baik dalam jangka pendek maupun struktural perbankan.
“Berbagai tantangan perbankan kita yang kita sudah mencatat bahwa dalam jangka pendek yang sangat kritikal kita lihat adanya pemulihan ekonomi yang masih kita harapkan terus berjalan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 secara virtual, Kamis (18/2).
Baca juga: Distribusi Vaksin Tidak Serta Mempercepat Pemulihan Ekonomi
Heru menyebutkan tantangan jangka pendek meliputi adanya ketidakpastian penyelesaian pandemi covid-19 sehingga menyebabkan pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat, resesi ekonomi, volatilitas tinggi pada pasar keuangan, serta potensi berakhirnya kebijakan stimulus fiskal.
“Terkait dengan potensi kebijakan stimulus itu harus kita antisipasi ke depan. Volatilitas pasar keuangan dalam jangka pendek ini juga harus dan perlu kita cermati,” kata Heru.
Sementara itu, ia menuturkan tantangan mengenai struktural perbankan meliputi empat hal yaitu penguatan struktur dan daya saing, peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi, revolusi ekonomi dan layanan digital, serta transformasi pengaturan dan pengawasan.
“Tantangan struktural perbankan kita perlu mencermati karena timbul dari empat hal yang kita catat,” tegasnya.
Penguatan struktur dan daya saing terdiri dari skala usaha perbankan yang masih rendah, efisiensi perbankan juga masih rendah, serta disparitas skala usaha dan daya saing antar bank yang tinggi.
Kemudian untuk peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi nasional meliputi kebutuhan pembiayaan pembangunan, pasar keuangan masih dangkal, pembiayaan berkelanjutan belum optimal, perbankan syariah belum optimal, serta inklusi keuangan masih rendah.
Selanjutnya untuk revolusi ekonomi dan layanan digital terdiri atas perkembangan digital ekonomi, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan, risiko serangan siber, investasi infrastruktur teknologi informasi yang telatof besar, serta kompetisi dengan perusahaan teknologi finansial.
Terakhir yaitu transformasi pengaturan dan pengawasan meliputi pengawasan berbasis informasi teknologi (IT) dan akses data pengawasan dengan IT.
“Para stakeholder kita mengharapkan OJK ojk lebih agile, adaptif, dan mendukung ekosistem baru perbankan kita. Kita akan usahakan agar harapan itu bisa diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkas Heru. (OL-6)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved