Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERRIAN Perindustrian terus berkomitmen dalam menerapkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dan good governance yang dapat mempengaruhi nilai trust dan kepastian investasi. Imbasnya akan mendorong terwujudnya industri tangguh sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
"Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Masrokhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1).
Hal tersebut dapat tercapai melalui komitmen yang tinggi, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel.
Masrokhan mencontohkan, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu satker teknis di lingkungan Kemenperin yang telah memperoleh predikat WBBM pada 2020 dengan sebelumnya telah memperoleh predikat WBK pada 2017.
"Melalui komitmen pimpinan dan dukungan seluruh staf, success story peraihan predikat WBK dan WBBM ini harus dapat ditransfer kepada unit kerja lainnya. Dengan begitu, harapannya akan semakin banyak unit kerja di lingkungan Kemenperin yang mengikuti jejak perwujudan Zona Integritas sebagai miniatur Reformasi Birokrasi. Good governance akan menjadi pondasi dalam langkah Kemenperin membangun industri tangguh," tegas Masrokhan.
Layanan dan inovasi bagus yang telah dimiliki BBTPPI, pesan Masrokhan, harus diimbangi dengan modernisasi peralatan. Hal ini bertujuan agar tugas BBTPPI dalam layanan pencegahan pencemaran industri semakin optimal.
"Kemenperin selalu memacu pertumbuhan industri yang kuat.Dalam pelaksanaannya, harus ada pihak yang mampu menjadi rem atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kemajuan pemantauan lingkungan berbasis IoT yang ditawarkan sebagai inovasi BBTPPI telah terbukti nyata dan membantu perwujudan industri hijau,” pungkasnya.
Sementara itu, Ali Murtopo Simbolon, Kepala BBTPPI, menyampaikan bahwa pencapaian BBTPPI menjadi unit kerja dengan predikat WBBM adalah prestasi yang diperoleh berkat dukungan semua pihak. Khususnya seluruh pegawai di BBTPPI, pimpinan di pusat dan Inspektorat. Konsistensi penerapan Zona Integritas terus digaungkan hingga level staf, penguatan inovasi untuk peningkatan integritas, serta kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas dan sektor industri akan selalu menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan kualitas layanan dan predikat WBBM.
"Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung kerja keras BBTPPI," pungkas Ali. (OL-13)
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di Indonesia, bisnis yang dipimpin oleh perempuan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.
Investasi Jabar masih akan tertinggi secara nasional
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
"Iya 200 lebih, detailnya tanya ke Kemenperin. Kalau kami hanya memantau apakah perusahaan itu melaksanakan mekanisme protokol pencegahan Covid-19 atau tidak."
Masih ada perusahaan yang tidak masuk daftar pengecualian, tetapi tetap beroperasi. Sanksi tegas pun diberikan apabila perusahaan itu masih membandel.
"Ya (dicabut). Toh hanya kurang lebih 1 bulan saja. Kecuali produksi bahan-bahan yang memang diperlukan saat pandemi ini," kata Abdul Azis.
"Ini masalah komunikasi. Seharusnya Kemenperin yang mengikuti pemprov karena pemprov yang memegang komando di daerah itu."
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Diketahui, ada 200 lebih perusahaan yang mendapatkan izin dari Kemenperin. Hal ini lah, sebut Zita yang bisa membuat pembatasan sosial gagal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved