Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERRIAN Perindustrian terus berkomitmen dalam menerapkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dan good governance yang dapat mempengaruhi nilai trust dan kepastian investasi. Imbasnya akan mendorong terwujudnya industri tangguh sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
"Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Masrokhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1).
Hal tersebut dapat tercapai melalui komitmen yang tinggi, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel.
Masrokhan mencontohkan, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu satker teknis di lingkungan Kemenperin yang telah memperoleh predikat WBBM pada 2020 dengan sebelumnya telah memperoleh predikat WBK pada 2017.
"Melalui komitmen pimpinan dan dukungan seluruh staf, success story peraihan predikat WBK dan WBBM ini harus dapat ditransfer kepada unit kerja lainnya. Dengan begitu, harapannya akan semakin banyak unit kerja di lingkungan Kemenperin yang mengikuti jejak perwujudan Zona Integritas sebagai miniatur Reformasi Birokrasi. Good governance akan menjadi pondasi dalam langkah Kemenperin membangun industri tangguh," tegas Masrokhan.
Layanan dan inovasi bagus yang telah dimiliki BBTPPI, pesan Masrokhan, harus diimbangi dengan modernisasi peralatan. Hal ini bertujuan agar tugas BBTPPI dalam layanan pencegahan pencemaran industri semakin optimal.
"Kemenperin selalu memacu pertumbuhan industri yang kuat.Dalam pelaksanaannya, harus ada pihak yang mampu menjadi rem atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kemajuan pemantauan lingkungan berbasis IoT yang ditawarkan sebagai inovasi BBTPPI telah terbukti nyata dan membantu perwujudan industri hijau,” pungkasnya.
Sementara itu, Ali Murtopo Simbolon, Kepala BBTPPI, menyampaikan bahwa pencapaian BBTPPI menjadi unit kerja dengan predikat WBBM adalah prestasi yang diperoleh berkat dukungan semua pihak. Khususnya seluruh pegawai di BBTPPI, pimpinan di pusat dan Inspektorat. Konsistensi penerapan Zona Integritas terus digaungkan hingga level staf, penguatan inovasi untuk peningkatan integritas, serta kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas dan sektor industri akan selalu menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan kualitas layanan dan predikat WBBM.
"Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung kerja keras BBTPPI," pungkas Ali. (OL-13)
HEAD of Macroeconomic & Financial Market Research Department Bank Mandiri Dian Ayu Yustina memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5%.
PEMERINTAH melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berencana memanggil pengelola lokapasar atau marketplace memberikan para pedagang mendapatkan insentif.
Saya tidak melihat indikasi turunnya konsumsi.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki pondasi yang kuat.
Karena itu, insentif harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
CHIEF Economist Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan persoalan validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,12%.
Penyelenggaraan ICCIS 2025 merupakan langkah vital untuk mematangkan solusi bersama guna mendorong perkembangan industri rantai dingin nasional.
Kinerja manufaktur dikatakan lebih akurat dengan IKI dan PMI BI dibandingkan dengan indikator kinerja manufaktur lainnya.
Kemenperin mencatat saat ini terdapat 170 kawasan industri yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dengan tingkat okupansi mencapai 58,39%.
Kunjungan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Banten, Andra Soni, yang tertarik mengeksplorasi ID. BUZZ secara langsung.
Apindo dan Kemenperin Minta Gubernur Kaji Ulang Larangan AMDK di Bal
Kemenperin siap melakukan penyesuaian kebijakan internal untuk menghindari tumpang tindih regulasi, sekaligus menyesuaikan dengan arah deregulasi nasional yang kini tengah bergulir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved