Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dinilai perlu memberikan insentif untuk perusahaan swasta yang ingin membuat program sosial atau corporate social responsibility (CSR) terkait bencana alam atau nonalam. Dana tersebut akan meringankan beban sejumlah pihak yang bergerak dalam misi kemanusiaan.
"Ini juga perlu disampaikan ke eksekuitf (pemerintah), perlu ada juga insentif-insentif yang bisa mempermudah. Contohnya, peraturan dana CSR, tapi itu mungkin bisa jadi PR kita," ujar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) dalam forum Media Group News Summit 2021 secara virtual, kemarin.
Rerie menyebut Indonesia tidak terlepas dari bencana alam yang belakangan silih berganti terjadi. Termasuk, bencanan nonalam atau pandemi covid-19 yang masih dalam kondisi mengkhawatirkan.
"Bencana kedaruratan kesehatan seperti ini juga perlu dukungan memberikan stimulus," tutur dia.
Politikus NasDem itu mengatakan insentif akan membuat banyak pihak tergerak melakukan upaya penangan covid-19 atau membantu masyarakat di daerah bencana. "Sejak awal pandemi Parlemen meminta kepada pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai macam pihak untuk berjuang langsung membantu meringankan," tutur dia.
MGN Summit: Indonesia 2021 merupakan sebuah hybrid event. Acara ini menggabungkan konsep off air dan online yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Dalam setiap sesi, hadir beberapa pembicara dari perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan para ahli.
Salah satu elemen penting dari MGN Summit ialah paparan hasil survei News Research Centre (NRC) Media Group News. Survei dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Tanah Air. Survei akan menjadi pemantik dalam pembahasan di MGN Summit.
Empat hal yang disoroti dalam survei, yakni pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, dan pariwisata. Di luar empat tema besar itu, MGN Summit juga akan membahas permasalahan terkini, terutama antisipasi dampak gelombang covid-19.(Medcom.id/OL-4)
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100% melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 dipandang sebagai stimulus positif.
Tahun 2026 sebagai fase pendewasaan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Agus belum membuka secara rinci poin-poin usulan insentif tersebut.
Jika membeli kendaraan energi baru (NEV), konsumen bisa memperoleh subsidi sebesar 12% dari harga mobil, dengan batas maksimal 20.000 yuan (sekitar Rp47,7 juta).
Kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP (lithium ferro phosphate) mendapat stimulus lebih kecil, sedangkan EV dengan bahan baku nikel mendapat stimulus lebih besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved