Bank Indonesia Klarifikasi tentang Cetak Uang Rp300 Triliun

ADA beberapa simpang siur kabar dan hoaks yang beredar terkait Bank Indonesia (BI) akan mencetak uang kartal sebanyak Rp100 triliun-Rp300 triliun. BI dikatakan akan melakukan pencetakan uang dalam rangka membantu darurat keuangan yang dialami negara saat ini.

"Saya menegaskan kalau berita ini hoaks karena tidak didukung oleh data, fakta, dan informasi yang benar, serta tidak didukung logika yang rasional. Kabar yang beredar tersebut juga tidak ada sumber informasi yang kredibel," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Rabu (27/1).

Tugas BI dalam mencetak uang dilakukan di bawah amanat UU dengan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan likuiditas perekonomian dan mengganti uang lusuh. Jadi tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan karena akan membahayakan perekonomian.

Selain itu, beredar kabar yang menginformasikan bahwa BI di-lockdown oleh BIS (Bank For International Settlements) yang berpusat di Basel, Swiss. Dari berita tersebut, penyebabnya uang yang dicetak BI (Rp680 triliun) tidak mendapatkan izin edar dari BIS.

Konsekuensinya, BI tidak dapat melakukan transaksi keuangan internasional. Ini akan berujung pemutusan hubungan perdagangan dengan RI sehingga akhirnya ekonomi nasional akan lumpuh.

"Lagi-lagi saya sampaikan kalau ini hoaks, tidak kredibel, menyesatkan, dan bertujuan membuat keresahan di masyarakat. BIS tidak memiliki tugas terkait dengan pengedaran uang di bank sentral dan/atau otoritas moneter negara anggotanya. Mencetak dan mengedarkan uang itu adalah wewenang masing-masing negara dan tidak perlu meminta izin BIS," jelas Erwin.

BI memiliki hubungan yang baik dan senantiasa berkomunikasi dengan BIS. Jadi BIS tidak pernah melakukan freezing transaksi dengan BI. BIS dan BI sangat menghargai hubungan baik yang terjalin antara BIS dengan BI.

"Di tengah upaya kita bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi nasional saat ini. Marilah kita sama-sama menjaga kepercayaan, optimisme, saling sinergi, dan tidak mudah menerima serta menyebarkan informasi-informasi yang tidak tepat, bernada menghasut, dan memancing keresahan," jelas Erwin. (OL-14)