Kamis 21 Januari 2021, 18:06 WIB

Dugaan Korupsi di BP Jamsostek, UU Pasar Modal Perlu Direvisi

Tri Subarkah | Ekonomi
Dugaan Korupsi di BP Jamsostek, UU Pasar Modal Perlu Direvisi

MI/AGUNG WIBOWO
Pergerakan harga saham

 

MARAKNYA kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di beberapa asuransi BUMN mengindikasikan perlunya revisi Undang-Undang Pasar Modal. Diketahui, saat ini Kejaksaan Agung sedang menyidik dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Menurut saya, di pasar modal memang masih sangat longgar. UU-nya sendiri kan sudah cukup kadaluarsa, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal itu kan UU produk lama yang sebetulnya perlu direvisi," ujar pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad kepada Media Indonesia, Kamis (21/1).

Menurut Suparji, kekuatan hukum yang lebih efektif perlu diberikan dalam pengawasan pasar modal. Selain itu, ia juga menyoroti kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebenarnya punya kewenangan dalam hal penyidikan.

"OJK sendiri kan punya kewenangan penyidikan, sebenernya harus lebih berani menegakan aturan di situ. Jangan sampai kemudian menimbulkan hal-hal kontroversial, polemik, atau berimplikasi hukum," ujarnya.

Selain menangani dugaan korupsi di Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung sebelumnya menangani megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya (persero) dengan kerugian negara mencapai Rp16,807 triliun. Saat ini, masih ada satu tersangka dalam kasus Jiwasraya yang belum dilimpahkan ke jaksa peneliti, yakni Direktur PT Himalaya Energi Perkasa, Piter Rasiman.

Suparji menyebut maraknya kejahatan korupsi di perusahaan pelat merah hanya fenomena gunung es.

"Praktik-praktik itu sudah lama terjadi dan banyak terjadi di berbagai tempat, tapi belum terendus oleh aparat penegak hukum. Sehingga ini menjadi sebuah catatan besar bagi proses pemberantasan korupsi di Indonesia, karena ternyata moralitas, integritas, para penyelenggara negara kita baik di pemerintahan maupun di BUMN tidak berubah karakternya," tandasnya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA

Kemendag Komitmen Jaga Pasokan dan Harga Bahan Pokok Jelang Puasa

👤Fetry Wuryasti 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 03:20 WIB
Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan...
DOK KOI

Holding Ultra Mikro Bakal Rampung Kuartal III 2021

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 03:05 WIB
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pembentukan holding ultra mikro bakal rampung tahun...
Dok. Kemenko Marves

RI-UEA Kerja Sama Investasi, dari Pariwisata hingga Pertahanan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Maret 2021, 22:52 WIB
"Kami menandatangani Letter of Intent antara pihak Uni Emirat Arab dan juga Gubernur Aceh (Nova Iriansyah). Di mana nanti ada beberapa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya