Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengungkapkan, selama ini banyaknya regulasi yang ada di Tanah Air mencekik para pengusaha.
Dia mencontohkan seperti melakukan investasi berbentuk tambak udang di Kawasan Pantai Selatan Jawa seluas 7 hektare, pengurusan izinnya bisa memakan waktu 8 bulan dengan biaya mencekik.
"Oleh sebab itu pemerintah menyadari bahwa sistem regulasi di Indonesia telah mencekik pengusaha kita untuk berkembang yang menyebabkan usaha kecil dan menengah sangat sulit untuk naik kelas," ungkap Sofyan dalam keterangannya, Kamis (14/1).
Dia menuturkan terdapat banyak Undang-Undang yang disinkronisasikan supaya biaya regulasi menjadi berkurang, dengan menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Intinya kalau anda melakukan investasi dengan tidak ada risiko, silakan lakukan tidak perlu izin kesana kemari. Kemudian kalau risikonya rendah maka anda harus mengikuti standar yang akan ditetapkan di Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), kalau risiko tinggu baru anda perlu AMDAL," jelas Sofyan.
Lebih lanjut Menteri ATR/BPN menjelaskan, tantangan lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat lemah.
"Jika ekonomi sudah tumbuh 7%, kita akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup di Indonesia. Tapi untuk pertumbuhan yang cepat itu maka diperlukan SDM yang bagus di semua lini, oleh sebab itu, coba kita lihat bagaimana kita mempersiapkan SDM yang siap di semua lini," pungkas Sofyan. (OL-8)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengungkapkan 1,1 juta hektare tanah yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved