BRI Siap Pacu Penyaluran KUR

PEMERINTAH melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meningkatkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) 2021 menjadi Rp253 triliun.

Meningkat jika dibandingkan dengan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Rp220 triliun. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk melanjutkan program subsidi bunga KUR hingga 2021.

Kebijakan ini disambut baik oleh BRI sebagai lembaga keuangan terbesar penyalur KUR.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa perseroan akan terus berkomitmen mendukung kebangkitan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di antaranya melalui penyaluran stimulus serta penyaluran pinjaman agar roda usaha pelaku UMKM kembali berputar.

“Ini artinya, kita punya harapan terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui UMKM. Saya bisa mengatakan, UMKM dalam krisis ini cepat kena duluan, tapi juga cepat pulih duluan,” ujar Sunarso dalam keterangan tertulisnya.

Sepanjang 2020, perseroan mengakselerasi penyaluran KUR guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang diakibatkan pandemi covid-19. Sejak awal Januari 2020 hingga 25 Desember 2020, BRI telah berhasil menyalurkan KUR mikro senilai Rp125,3 triliun kepada lebih dari 5,2 juta penerima.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen BRI dalam pemberdayaan segmen UMKM, khususnya segmen mikro, sesuai dengan semangat yang dicanangkan perseroan, yakni go smaller, go shorter, go faster.

Sunarso menjabarkan strategi perseroan untuk menyukseskan penyaluran KUR di tahun ini, di antaranya melalui digitalisasi proses bisnis serta kolaborasi dengan fintech dan e-commerce.

“BRI akan terus memaksimalkan penggunaan aplikasi proses kredit secara digital melalui Brispot, optimalisasi referal dari agen Brilink, serta partnership dengan fintech/e-commerce,” tandasnya.

Rantai global

Kementerian Koperasi dan UKM terhadap KUMKM memiliki dua target besar tahun ini, yakni peningkatan ekspor yang signifikan dan masuk dalam rantai pasok nasional, regional, dan global. Sejumlah strategi disusun untuk mencapai target tersebut.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, dua ini merupakan indikator yang berat karena Indonesia bersaing di luar negeri. Maka, Indonesia harus punya persepsi yang sama bagaimana mengembangkan UMKM maju dan menjadi unggulan ekspor serta menjadi lokomotif reformasi ekonomi.

“Kalau UMKM tumbuh sekaligus akan menyelesaikan masalah redistribusi income,” kata Hanung melalui rilis yang diterima, kemarin.

Saat ini, kinerja ekspor UMKM Indonesia masih rendah, ranking kelima di ASEAN atau sebesar 14,37% terhadap kontribusi ekspor nasional. Kemenkop dan UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM mencapai 21,6% pada 2024 dari 14,37% pada 2020.

Jika dibandingkan dengan Tiongkok atau Singapura, misalnya, kontribusi UMKM terhadap ekspor negaranya sangat tinggi, yakni mencapai 60% (Tiongkok) dan 40% (Singapura).

Keterlibatan UMKM pada rantai pasok juga masih minim, hanya mencapai 6,3% dalam rantai nilai global.

“Strategi untuk meningkatkan ekspor UMKM dilakukan dengan mengembangkan market intelligence agar UMKM mudah dapat akses informasi, melibatkan ahli untuk kurasi champion sehingga dapat masukan untuk memperbaiki produk, digitalisasi UMKM,” kata Hanung.

Strategi yang juga diusung ialah memperluas creative space di daerah, keterbukaan informasi dan channel distribusi, membantu standardisasi, sertifikasi, investasi atau IPO, serta memperkuat kemitraan melalui factory sharing berbasis value chain. (RO/E-1)