Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH memutuskan untuk memperpanjang stimulus diskon tarif tenaga listrik pembebasan ketentuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen hingga Maret 2021. Adapun stimulus menyasar pelanggan PT PLN (Persero).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut perpanjangan kebijakan stimulus sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Serta, kelompok industri yang terdampak pandemi covid-19.
"Bantuan pemerintah ini dalam rangka untuk bertahan dan ikut memutar perekonomian nasional. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar beban saudara-saudara kita berkurang," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Rida Mulyana dalam keterangan resmi, Jumat (1/1).
Baca juga: Bank Dunia: Ekonomi RI Pascapandemi tidak akan Seperti Dulu
Sektor energi, lanjut dia, berupaya memastikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Hal itu sesuai instruksi Menteri ESDM Arifin Tasrif. "Pak Menteri mengingatkan kami pentingnya kontribusi sektor energi untuk masyarakat. Sederet stimulus di sektor energi, seperti tarif listrik, diharapkan dapat membantu," imbuh Rida.
Adapun bentuk perpanjangan stimulus untuk konsumen PLN ialah diskon sebesar 100% tarif tenaga listrik untuk golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA). Berikut, 50% bagi golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA), serta 100% untuk UMKM golongan bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA) dan golongan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA).
Kedua, pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum untuk golongan sosial, bisnis dan industri daya 1.300 VA ke atas, serta golongan layanan khusus. Stimulus berikutnya pembebasan biaya beban atau abonemen untuk golongan sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA, golongan bisnis dan industri daya 900 VA.
Kemudian, ada pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).
Baca juga: Tutup tahun, Kurs Dolar AS Catat Penurunan Terburuk Sejak 2017
Rida mengungkapkan, total anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk program tersebut ialah Rp4,57 triliun. PLN memperkirakan penerima manfaat perpanjangan stimulus tersebut sebanyak 33,7 juta pelanggan. Rinciannya:
a. Rumah tangga 450 VA sebanyak 24,2 juta pelanggan
b. Rumah tangga 900 VA sebanyak 7,9 juta pelanggan
c. Bisnis kecil daya 450 VA sebanyak 459 ribu pelanggan
d. Industri kecil daya 450 VA sebanyak 402 pelanggan.
(OL-11)
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengumumkan bahwa lima perusahaan tambang telah mengantongi izin untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/6). Pada kunjungan tersebut, warga adat Pulau Gag menyambut Bahlil.
Salah satu penyebab utama banjir rob adalah kondisi geologi tanah di wilayah tersebut yang masih berupa aluvial muda dan dominan lempung, sehingga air pasang sulit meresap ke dalam tanah.
Investasi untuk pembangkit listrik sebesar Rp2.133,7 triliun, di mana sekitar 73% dialokasikan untuk partisipasi pihak swasta atau independent power producer (IPP).
Pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada periode 2029 hingga 2033.
Program ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan KAI untuk mendukung pergerakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi.
CoRE mengatakan bahwa dampak dari paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli baru akan terlihat di kuartal III tahun ini.
PMI Manufaktur Indonesia Kontraksi, Pemerintah Didorong Fokus pada Stimulus Jangka Pendek
Pemerintah harus memperhatikan implikasi-implikasi dari adanya kebijakan ini tak hanya dari sisi positif dan negatifnya, termasuk juga efek-efek domino yang mungkin akan terjadi.
Stimulus itu diberikan sekaligus untuk melengkapi berbagai stimulus fiskal yang saat ini sedang berjalan dalam bentuk bantuan sosial.
Fraksi PKB DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved