Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut Hutan Mangrove Pariaman, Sumatra Barat, dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Tempat tersebut bakal dijadikan destinasi wisata minat khusus untuk mendukung konservasi mangrove di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kota Pariaman.
Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang saat ini tengah melakukan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) berupa Tracking Mangrove di Desa Apar, Pariaman.
“Berharap tracking yang dibangun ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, kawasan konservasi juga bisa memberi manfaat. Selain ikan bertambah, ada aspek lain yang masyarakat dapatkan di sana," kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf dalam keterangannya, Jumat (1/1).
Yusuf menuturkan upaya tracking mangrove tersebut, dapat menjadi titik awal untuk memoles kawasan konservasi agar tetap bertahan dari tekanan pembangunan yang membabat alam. Melalui inovasi, lanjutnya, dapat berkembang besar.
Baca juga: Resmi Dibuka, Jembrana Kini Miliki Ekowisata Hutan Mangrove
Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat Yosmeri mengingatkan agar yang telah diterima menjadi tanggung jawab bersama sehingga langkah tersebut dapat dimanfaatkan berkelanjutan.
"Melanjutkan apa yang telah ada, tanggung jawab kita bersama. Bisa sukses, meningkatkan lingkungan lebih baik, menyejahterahkan masyarakat setempat, kelompok bisa beraktivitas," kata Yosmeri.
Mewakili kelompok pengelola, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Apar Mandiri Fadel Muhammad menjelaskan bakal ada penataan kawasan menjadi kawasan wisata terpadu di lokasi tracking mangrove tersebut.
“Rencananya semua dibangun kawasan wisata terpadu, satu pintu untuk tracking mangrove, penangkaran penyu, sekolah beruk, dan banyak lagi. Semua melibatkan masyarakat, dan kerja sama dengan dinas/komunitas yang lebih paham,” pungkas Fadel.(OL-5)
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Hingga tahun 2025, capaian rehabilitasi mangrove M4CR di Provinsi Kalimantan Utara seluas 6.543 hektare.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Upaya pemulihan lingkungan pesisir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menunjukkan hasil konkret.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved