Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Wika Realty (WIKA Realty) menunjukkan kesiapan untuk menjadi induk holding hotel BUMN. Kesiapan ditunjukkan dengan penandatangan perjanjian komitmen jual beli saham dengan PT Aero Wisata, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (HIN), dan PT Patra Jasa.
Wika Realty juga menandatangani perjanjian komitmen jual beli aset dengan PT Pegadaian. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama rencana konsolidasi bisnis hotel BUMN yang telah ditandatangani pada September 2020.
"Konsolidasi sejalan dengan langkah menjadikan BUMN sebagai institusi bisnis yang kompetitif, sekaligus mengatur lini bisnis hotel BUMN, sehingga BUMN induk yang tadinya membawahkan anak-anak usaha hotel, kini dapat menjalankan bisnis sesuai bisnis inti yang dimiliki," ujar Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo melalui rilis yang diterima, kemarin.
Selain itu, terang Kartika, kebijakan ini juga didesain sesuai dengan rencana efisiensi, perampingan BUMN sebagai institusi bisnis dan global player, menjalankan dan mendukung program pemerintah di bidang pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai dari konsolidasi bisnis hotel BUMN.
Perjanjiian ini merupakan bagian dari pembentukan holding hotel. Pada tahap pertama ada 22 hotel yang akan terkonsolidasi dalam pembentukan holding hotel BUMN, yaitu 11 hotel milik Hotel Indonesia Natour, 1 hotel milik Aero Wisata, 1 hotel milik PT Patra Jasa, dan 9 hotel milik PT Pegadaian.
Hotel Indonesia Natour memiliki 11 hotel dan resor di Bali, Jawa, dan Sumatra. PT Aero Wisata yang merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia (persero) Tbk memiliki Kila Senggigi Beach Lombok. PT Pertamina (persero) melalui anak usaha PT Patra Jasa memiliki dan mengelola The Patra Bali Resort & Villas.
Adapun PT Pegadaian memiliki 9 hotel yang tersebar di Makassar, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Gresik, Tegal, Pekalongan, dan Surabaya. (Try/E-3)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved