Memulihkan Daya Beli Masyarakat Sulit Dilakukan Selama Pandemi

EKONOM dari Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyatakan, upaya untuk mengembalikan daya beli masyarakat di tengah tekanan pandemi covid-19 merupakan hal yang sukar dilakukan.

"Memang menurut saya dalam waktu dekat akan sulit untuk pulih daya beli ini," ujarnya saat dihubungi, Selasa (29/12).

Teuku bilang, akar persoalan saat ini ialah pandemi. Pemerintah perlu menangani wabah sebelum memulihkan daya beli masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi nasional.

Indonesia saat ini dinilai masih dalam fase pemulihan kesehatan dan belum masuk pada fase pemulihan ekonomi. Itu karena penambahan kasus terus bertambah dan memperlambat agenda membangkitkan perekonomian.

"Apapun stimulus yang diberikan pemerintah dan kalau bicara soal pengembalian daya beli, kesehatan ini harus pulih dulu," imbuh Teuku.

"Negara seperti Tiongkok yang ekonominya pulih itu memang karena tidak ada lagi virusnya. Fase kita masih berbeda dengan mereka, kita belum berbicara pemulihan ekonomi, kita masih dalam pemulihan kesehatan," sambungnya.

Teuku mengakui pemerintah memiliki tugas berat di masa pandemi ini. Bantalan stimulus fiskal yang diberikan oleh pengambil kebijakan juga dirasa tepat. Hanya, dukungan itu berfungsi sebagai penahan pelemahan dampak pandemi.

Tak ada salahnya, sambung Teuku, karena itu yang bisa dilakukan pemerintah. Di lain sisi pemerintah masih perlu memikirkan vaksinasi agar kepercayaan masyarakat pulih dan geliat ekonomi kembali bergerak.

Akan tetapi, alat penahan pelemahan itu direkomendasikan untuk tidak dihentikan meski program vaksinasi telah berjalan. Itu karena masyarakat yang jatuh ke dalam garis kemiskinan karena pandemi membutuhkan modal untuk biss bertahan dan membenahi perekonomiannya.

Tak hanya itu, penurunan daya beli banyak disebabkan karena pekerja menjadi korban PHK, dirumahkan dan penghasilannya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk menahan adanya kebangkrutan dari dunia usaha.

"Dunia usaha jangan sampai gulung tikar di masa pandemi ini, karena nanti ketika recovery mereka akan sulit untuk kembali. Pabrik yang tutup, tidak lagi berproduksi dan memecat karyawannya akan sulit membuka bisnis kembali. Jadi ini dijaga agar mereka tidak bangkrut di masa pandemi ini," jelas Teuku.

Kuncinya, sambung dia, ialah pada penanganan penyebaran pandemi. Pertumbuhan ekonomi diyakini akan terjadi kala covid-19 dapat dikendalikan dan dengan sendirinya daya beli masyarakat dapat terungkit lagi.

Pernyataan Teuku itu berkaitan soal hilangnya daya beli masyarakat sekitar Rp1.000 triliun karena pandemi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa kemarin. (OL-8)