Keuangan dan E-Commerce Dominasi Pengaduan Konsumen

KETUA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim, menyebutkan sebanyak 1.276 pengaduan dilaporkan kepada BPKN. Mayoritas pengaduan berasal dari sektor keuangan dan e-commerce.

"Tahun-tahun sebelumnya pengaduan didominasi sektor perumahan, kini terjadi pergeseran dan ada 2 sektor yang melonjak cukup tinggi di sepanjang masa pandemi ini yakni keuangan dan e-commerce," kata Rizal dalam acara virtual catatan akhir tahun 2020, Senin (14/12).

Rizal mengungkapkan bahwa BPKN akan fokus pada kedua sektor tersebut, karena sektor tersebut dinilai belum memiliki regulasi yang tetap dan dampak kasus yang dari kedua sektor tersebut bersifat masif dan meresahkan masyarakat.

Dalam paparannya bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, 2020 mengalami penurunan kasus. Pada 2019 terjadi 1.518 kasus dengan dominasi kasus sektor konvensional, sedangkan 2020 sebanyak 1.276 kasus yang didominasi pada ekonomi digital.

Dari Januari sampai Desember terjadi 295 kasus terkait e-commerce, 205 kasus keuangan dan 507 kasus perumahan yang dilaporkan ke BPKN. Sementara sisanya merupaakan kasus telekomunikasi, barang elektronik, transportasi, kesehatan, makanan dan lainnya.

Selain itu, Rizal juga mengungkapkan ke depannya BPKN akan fokus dalam penguatan kelembagaan, penguatan regulasi serta membuka peluang kepada produk hukum turunan terkait dengan perlindungan konsumen.

"BPKN juga akan menginsentifkan edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen kepada masyarakat. Sehingga BPKN akan membuka komunikasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memasifkan edukasi ini," ujar Rizal.

Beberapa tahun ke depan juga akan dilakukan sinkronisasi dan kebijakan konsumen yang tersebar di sejumlah sektor dan daerah.

Khusus untuk sinkronisasi Rizal menyebut beberapa komunikasi sudah dilakukan. Seperti melaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan beberapa kementerian lainnya.

"Pelaporan tersebut terkait sebaran perlindungan konsumen di sejumlah sektor di sejumlah daerah yang terkesan sporadis. Sehingga koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan," pungkasnya. (E-1)