Bantu UMKM, Holding BUMN Juga Dapat Keuntungan

SEDIKITNYA dua keuntungan yang akan didapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pembentukan perusahaan induk (holding) pemberdayaan dan pembiayaan ultra mikro serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMi dan UMKM).

Menurut peneliti senior Indef Enny Sri Hartati, pembentukan holding BUMN akan berdampak pada meningkatnya efisiensi serta daya saing masing-masing perusahaan terkait.

"Kalau korporasi melakukan aksi melalui holding atau merger, itu mesti indikator utamanya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam konteks holding UMKM, karena ini sama-sama untuk support UMKM maka kalau ada sinergi antar-BUMN bisa muncul peluang efisiensi," ujar Enny melalui rilis yang diterima, Kamis (3/12).

Sebelumnya rencana pemerintah membentuk perusahaan induk BUMN untuk UMi dan UMKM kembali mencuat setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (30/11).

Saat itu, Erick menyebut ada rencana pembentukan holding untuk Ultra Mikro dan UMKM yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Holding BUMN untuk UMi dan UMKM akan dibentuk untuk mengurangi bunga pembiayaan terhadap pelaku usaha kecil.

"Sangat tidak fair kalau kita misalnya membantu korporasi besar bunga 9%, tetapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM, tapi akses dananya mahal. Oleh karena itu kita mau sinergikan dengan platform yang ada di BRI," kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11).

Menurut Enny, rencana pembentukan holding pembiayaan UMKM tersebut tepat guna jika peta jalannya tersusun secara baik. Dia berkata, dengan pembentukan induk usaha, BRI, PNM, dan Pegadaian bisa saling mengisi dan menguatkan posisi satu sama lain untuk membantu UMi dan UMKM.

"Misalnya kelebihan BRI dalam hal jaringan infrastruktur dan idle capacity di satelit bisa dimanfaatkan bersama ketiga BUMN itu. Keandalan tiap perusahaan membuat mereka punya strategi bisnis masing-masing dan penetrasi pasar beda-beda. Ini diperlukan untuk diversifikasi. Jadi ada bagian apa saja yang nanti diurus PNM, Pegadaian, dan BRI. Ini berpeluang terjadi dengan sinergi yang tepat dan tingkatkan efisiensi ketiganya," ujar Enny.

Ia memandang sinergi ketiga BUMN ini harus segera dibentuk dan diformalkan. Sebelum itu, pemerintah disarankan merancang peta jalan yang jelas agar nantinya tidak ada kegaduhan dalam implementasi kerja tiap BUMN saat memberdayakan UMi dan UMKM di lapangan.

Pendapat senada juga dikemukakan ekonom UI Ninasapti Triaswati. Dia menilai pembentukan holding pembiayaan dan pemberdayaan UMi serta UMKM memiliki potensi positif apabila ke depannya berdampak pada penguatan daya saing pelaku usaha kecil untuk memperluas pangsa pasar.

Holding untuk pemberdayaan pengusaha UMKM dan ultramikro memiliki potensi positif jika mampu memperkuat daya saing dalam memperluas pangsa pasarnya.

Diperlukan juga pemetaan peran berbagai BUMN saat ini terhadap pemberdayaan UMKM dan usaha mikro, misalnya BUMN perbankan untuk memperkuat permodalan, BUMN telekomunikasi untuk membantu proses digitalisasi, dan sebagainya.

"Secara umum, konsep holding memang diharapkan membawa banyak manfaat, namun realisasinya bisa sangat beragam tergantung leadership tiap holding. Jadi baru bisa dinilai berhasil/tidaknya dengan data-data objektif laporan perusahaan secara berkala setelah holding dilakukan," kata Nina. (E-2)