REALISASI belanja daerah untuk penanganan pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai sangat lambat. Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan,” pungkas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12).
Ani menjelaskan total anggaran penanganan covid-19 yang disediakan pemerintah sebesar Rp72,45 triliun. Namun hingga kini, baru terealisasi 42,23% atau Rp30,6 triliun, lantaran daerah menghadapi sejumlah kendala.
Baca juga: Apindo Sesalkan Daerah yang Naikkan UMP 2021
Adapun kendala yang dimaksud mencakup kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah (pemda) lain. Kemudian, waktu pelaksanaan tender kegiatan yang relatif sempit, serta pengawasan pelaksanaanya belum cukup kuat.
Menyoroti alokasi anggaran bidang kesehatan sebesar Rp30,4 triliun, yang terealisasi hingga Oktober sebesar Rp14,9 triliun. Capaian itu sedikit meningkat Rp1,54 triliun dibandingakan periode September, yakni Rp13,38 triliun.
Untuk alokasi jaring pengaman sosial sebesar Rp22,8 triliun dan baru terealisasi Rp12,91 triliun per Oktober. Capaian itu meningkat Rp1,15 triliun dibandingkan periode September sebesar Rp11,75 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan Ekonomi Jangan Hanya Bergantung pada APBN
Terkait dukungan ekonomi dengan alokasi Rp19,24 triliun, lanjut Ani, baru terealisasi Rp2,75 triliun per Oktober. Itu meningkat Rp110,1 miliar dibandingkan September, yakni Rp2,64 triliun.
“Tampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan pemerintah pusat,” tutur Bendahara Negara.
Ani berharap pemda segera menyerap belanja penanganan covid-19 dalam APBD. Sehingga, upaya pemulihan ekonomi lebih cepat terealisasi. “Ini jadi satu pembelajaran. Tentu kita harap APBD juga lakukan seluruh program, sehingga membantu countercyclical-nya,” katanya.(OL-11)
