Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki melaporkan progres penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (PUM) yang sudah sampai ke 9,7 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia. Nilainya mencapai Rp23,4 triliun atau mencapai 81,19% dari anggaran sebesar Rp28,8 triliun.
Dalam keterangan resminya, Rabu (25/11), Banpres PUM diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada tiap pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan. Hingga akhir 2020, pemerintah masih membuka kesempatan kepada 3 juta pelaku usaha untuk mendapatkan Banpres PUM ini.
"Bagi UMKM yang sudah bankable, dapat mengakses lewat kredit perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya," kata Teten.
Program Banpres PUM diluncurkan oleh pemerintah agar para pelaku usaha mikro tetap bertahan menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi covid-19.
Teten mengatakan, hasil rapid survey Asian Development Bank (ADB) menunjukkan kebijakan yang paling dibutuhkan usaha mikro di masa pandemi covid-19 ini adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan yaitu sebanyak 91,8% usaha mikro, serta 89,5% UMKM membutuhkan bantuan hibah.
"Bagi pelaku usaha mikro seperti petani, nelayan, atau petambak yang belum mengakses pembiayaan perbankan, sekarang sudah dapat mengakses," tuturnya.
Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah dalam naungan koperasi, mereka dapat mengakses perkuatan modal kerja koperasi melalui LPDB-KUMKM. Pemerintah sudah menyiapkan Rp1 triliun untuk LPDB-KUMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kami telah menyalurkan 100% dengan 63 koperasi penerima (101.011 UMKM). Saat ini LPDB-KUMKM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp292 miliar yang diperuntukan bagi koperasi untuk menyerap produk petani/nelayan," ujar Teten. (E-2)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved