Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH harus membenahi basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga, tidak ada UMKM abal-abal yang menerima program pemberdayaan dan stimulus bantuan.
Selain itu, dibutuhkan pendataan akurat disertai kolaborasi antarpihak. Dalam hal ini, untuk menjangkau UMKM yang belum mengakses layanan perbankan (unbankable).
Idealnya, Indonesia sudah memiliki pendataan UMKM yang akurat dan terpadu. Selama pendataan UMKM belum optimal, berbagai program bantuan untuk pelaku UMKM tidak akan efektif.
"Dengan data yang lebih akurat, UMKM yang serius dapat dipisahkan dari UMKM abal-abal, yang dibuat hanya untuk dana bantuan. Bahkan, disinyalir banyak UMKM ‘plat merah’ yang dibuat aparat/petugas penyalur bantuan," pungkas Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno dalam keterangan resmi, Rabu (25/11).
Baca juga: K/L Wajib Belanja Produk UMKM Minimal 40% dari Pagu Anggaran
Menurutnya, pembentukan pusat data terpadu akan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan untuk UMKM dan koperasi.
"Pintu masuknya adalah ketersediaan data yang akurat. Tanpa data akurat, tidak ada kebijakan publik yang efektif. Selain itu, tidak ada koordinasi dan sinergi yang bisa dilakukan,” imbuh Hendrawan.
Saat ini, proses pembuatan pusat data terpadu UMKM sudah dimulai Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, basis data tunggal UMKM harus terbentuk maksimal dalam 2 tahun.(OL-11)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Sejumlah riset tentang otak menunjukkan bahwa fondasi penting dalam kehidupan manusia bukan lagi berada di usia sekolah dasar.
Program ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan KAI untuk mendukung pergerakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi.
CoRE mengatakan bahwa dampak dari paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli baru akan terlihat di kuartal III tahun ini.
PMI Manufaktur Indonesia Kontraksi, Pemerintah Didorong Fokus pada Stimulus Jangka Pendek
Pemerintah harus memperhatikan implikasi-implikasi dari adanya kebijakan ini tak hanya dari sisi positif dan negatifnya, termasuk juga efek-efek domino yang mungkin akan terjadi.
Stimulus itu diberikan sekaligus untuk melengkapi berbagai stimulus fiskal yang saat ini sedang berjalan dalam bentuk bantuan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved