Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH telah menambah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 11 BUMN dan lembaga sebesar Rp45,05 triliun. Dana itu digulirkan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 dan menjaga kecukupan modal.
Namun, jelang tutup buku anggaran 2020, pencairan PMN baru mencapai Rp16,95 triliun, atau 37,6% dari total alokasi. Pencairan cenderung lamban, sebab pemerintah harus menyusun payung hukum.
"Dalam proses pencairan, ada penyusunan PP (Peraturan Pemerintah). Ini proses regulasi bukan suatu hal yang standar maka akan mudah, tidak juga," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta dalam diskusi virtual, Jumat (20/11).
Baca juga: BI: Generasi Milenial Jadi Kekuatan Baru Ekonomi
Lebih lanjut, di menekankan bahwa pencairan PMN harus melalui proses legislasi, agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, alokasi PMN kepada BUMN dan lembaga mencapai Rp45,05 triliun. Terdiri dari alokasi awal APBN 2020 Rp16,95 triliun, pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp24,07 triliun dan PMN nontunai Rp4,03 triliun.
Adapun 11 BUMN dan lembaga yang mendapat alokasi PMN, yaitu PLN Rp5 triliun; Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp268 miliar non tunai dan dalam program PEN Rp6 triliun; Sarana Multi Finance Rp1,75 triliun dalam alokasi awal APBN 2020; PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia PMN nontunai Rp3,763 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pandemi Tingkatkan Rasio Utang Pemerintah
Selanjutnya, Geo Dipa PMN alokasi awal APBN Rp700 miliar; Hutama Karya alokasi awal APBN Rp3,5 triliun dan program PEN Rp7,5 triiun; Permodalan Nasional Madani alokasi awal Rp1 triliun dan PEN Rp1,5 triliun; ITDC dalam program PEN Rp500 miliar.
Kemudian, PII dalam program PEN Rp1,57 triliun; Bio Farma dalam program PEN Rp2 triliun; dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alokasi awal Rp5 triliun dan program PEN Rp5 triliun.
"Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum akhir Desember dan bisa direalisasikan," pungkas Isa.(OL-11)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved