Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH telah menambah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 11 BUMN dan lembaga sebesar Rp45,05 triliun. Dana itu digulirkan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 dan menjaga kecukupan modal.
Namun, jelang tutup buku anggaran 2020, pencairan PMN baru mencapai Rp16,95 triliun, atau 37,6% dari total alokasi. Pencairan cenderung lamban, sebab pemerintah harus menyusun payung hukum.
"Dalam proses pencairan, ada penyusunan PP (Peraturan Pemerintah). Ini proses regulasi bukan suatu hal yang standar maka akan mudah, tidak juga," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta dalam diskusi virtual, Jumat (20/11).
Baca juga: BI: Generasi Milenial Jadi Kekuatan Baru Ekonomi
Lebih lanjut, di menekankan bahwa pencairan PMN harus melalui proses legislasi, agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, alokasi PMN kepada BUMN dan lembaga mencapai Rp45,05 triliun. Terdiri dari alokasi awal APBN 2020 Rp16,95 triliun, pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp24,07 triliun dan PMN nontunai Rp4,03 triliun.
Adapun 11 BUMN dan lembaga yang mendapat alokasi PMN, yaitu PLN Rp5 triliun; Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp268 miliar non tunai dan dalam program PEN Rp6 triliun; Sarana Multi Finance Rp1,75 triliun dalam alokasi awal APBN 2020; PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia PMN nontunai Rp3,763 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pandemi Tingkatkan Rasio Utang Pemerintah
Selanjutnya, Geo Dipa PMN alokasi awal APBN Rp700 miliar; Hutama Karya alokasi awal APBN Rp3,5 triliun dan program PEN Rp7,5 triiun; Permodalan Nasional Madani alokasi awal Rp1 triliun dan PEN Rp1,5 triliun; ITDC dalam program PEN Rp500 miliar.
Kemudian, PII dalam program PEN Rp1,57 triliun; Bio Farma dalam program PEN Rp2 triliun; dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alokasi awal Rp5 triliun dan program PEN Rp5 triliun.
"Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum akhir Desember dan bisa direalisasikan," pungkas Isa.(OL-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved