Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah menambah alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 11 BUMN dan lembaga sebesar Rp45,05 triliun. Dana itu digulirkan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 dan menjaga kecukupan modal.
Namun, jelang tutup buku anggaran 2020, pencairan PMN baru mencapai Rp16,95 triliun, atau 37,6% dari total alokasi. Pencairan cenderung lamban, sebab pemerintah harus menyusun payung hukum.
"Dalam proses pencairan, ada penyusunan PP (Peraturan Pemerintah). Ini proses regulasi bukan suatu hal yang standar maka akan mudah, tidak juga," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmawarta dalam diskusi virtual, Jumat (20/11).
Baca juga: BI: Generasi Milenial Jadi Kekuatan Baru Ekonomi
Lebih lanjut, di menekankan bahwa pencairan PMN harus melalui proses legislasi, agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, alokasi PMN kepada BUMN dan lembaga mencapai Rp45,05 triliun. Terdiri dari alokasi awal APBN 2020 Rp16,95 triliun, pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp24,07 triliun dan PMN nontunai Rp4,03 triliun.
Adapun 11 BUMN dan lembaga yang mendapat alokasi PMN, yaitu PLN Rp5 triliun; Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp268 miliar non tunai dan dalam program PEN Rp6 triliun; Sarana Multi Finance Rp1,75 triliun dalam alokasi awal APBN 2020; PT Pengembangan Armada Niaga Indonesia PMN nontunai Rp3,763 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pandemi Tingkatkan Rasio Utang Pemerintah
Selanjutnya, Geo Dipa PMN alokasi awal APBN Rp700 miliar; Hutama Karya alokasi awal APBN Rp3,5 triliun dan program PEN Rp7,5 triiun; Permodalan Nasional Madani alokasi awal Rp1 triliun dan PEN Rp1,5 triliun; ITDC dalam program PEN Rp500 miliar.
Kemudian, PII dalam program PEN Rp1,57 triliun; Bio Farma dalam program PEN Rp2 triliun; dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alokasi awal Rp5 triliun dan program PEN Rp5 triliun.
"Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum akhir Desember dan bisa direalisasikan," pungkas Isa.(OL-11)
Harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah menekan APBN 2026. Ekonom ingatkan disiplin fiskal penting untuk cegah defisit hingga 6% dan jaga stabilitas ekonomi.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dunia naik. Studi FEB UI menyebut BUMN Indonesia menghadapi tekanan besar, terutama di sektor energi dan transportasi.
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan BBM. Ekonom nilai langkah ini penting untuk jaga stabilitas APBN.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved