Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%.
Selain itu, Bank Sentral juga menurunkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 25 bps masing-masing menjadi 3% dan 4,5%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut keputusan ini mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah. Kemudian, stabilitas eksternal yang terjaga dan langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan Ekonomi Jangan Hanya Bergantung pada APBN
"Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas. Termasuk dukungan kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN 2020," ujar Perry dalam konferensi pers virtual hasil RDG BI, Kamis (19/11).
Di samping keputusan tersebut, BI juga menempuh sejumlah langkah. Seperti, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.
BI pun akan memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Serta, mempercepat pengembangan pasar valas domestik melalui penguatan pasar domestik non deliverable forward atau DNDF. Langkah itu untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pendalaman pasar keuangan.
Baca juga: BI: Kuartal III Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi Global
Kemudian, melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio counter cyclical bumper sebesar 0%. Serta, rasio intermediasi makroprudensial pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif sebesar 0%, rasio penyangga makroprudensial sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, berikut rasio loan to value ratio untuk kredit dan pembiayaan properti sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank Sentral juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada pelaku UMKM. Selain itu, BI memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Hal itu melalui berbagai inisiatif transformasi digital. Seperti, perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital.
Baca juga: Jaga Rupiah, BI kembali Tahan Suku Bunga
Selanjutnya, perluasan akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi kebijakan elektronifikasi keuangan. Berikut, melanjutkan perluasan akselerasi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard di seluruh wilayah.
Di samping itu, Bank Sentral mendukung pemulihan melalui kebijakan sistem pembayaran. Kemudian, perpanjangan masa berlaku kebijakan biaya layanan SKNBI dan penurunan batas minimum pembayaran. Serta, nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit dan penurunan biaya layanan sistem BI RTGS.
"Ke depan, BI terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Serta, penyebaran covid-19 dan kampanye terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Ini untuk menentukan langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan,” terang Perry.(OL-11)
Meskipun sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi, stok bahan pangan pokok di Sumbar dalam kondisi aman dan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.
LEMBAGA pemeringkat Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.
BI ingin menjamin masyarakat agar saat menjalani ibadah keagamaan tersebut harga-harga pangan terjangkau dan tersedia.
Kasus tersebut telah dimonitor oleh Polsek Setu bersama Polres Metro Bekasi untuk menindaklanjuti informasi temuan potongan kertas.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
POLISI mengamankan total 21 karung diduga berisi uang kertas rupiah dengan kondisi sudah dicacah-cacah dari sebuah tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Bekasi
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved