REALISASI anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 9 November 2020 mencapai Rp383 triliun. Itu sekitar 55% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.
“Dilihat dari sisi penyerapan memang terakselerasi luar biasa pada kuartal III. Ini untuk kuartal IV kita juga akan tetap monitoring,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).
Lebih lanjut, Ani, sapaan akrabnya, merinci anggaran bidang kesehatan telah terealisasi Rp34,07 triliun, atau 35% dari pagu Rp97,26 triliun. Realisasi itu mencakup insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat dan nakes daerah sebesar Rp4,13 triliun. Kemudian, santunan kematian nakes Rp0,029 triliun.
Baca juga: PEN akan Berlanjut Tahun Depan dengan Anggaran Rp365,5 Triliun
Untuk Gugus Tugas Covid-19, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp3,22 triliun. Lalu, belanja penanganan covid-19 sebesar Rp21,32 triliun dan bantuan iuran JKN sebesarRp1,92 triliun. Serta, insentif perpajakan kesehatan Rp3,46 triliun.
Bidang perlindungan sosial sudah terealisasi Rp181,11 triliun, atau 77,3% dari pagu Rp234,33 triliun. Itu meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp5,49 triliun dan bantuan sembako non-Jabodetabek Rp30,57 triliun.
Menyoroti Kartu Prakerja sudah terealisasi Rp19,87 triliun, diskon listrik Rp6,97 triliun dan BLT dana desa Rp18,47 triliun. Adapun realisasi bansos tunai sebesar Rp4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp3,29 triliun dan subsidi gaji Rp17,5 triliun.
Baca juga: Indonesia Dapat Pinjaman dari Australia Hingga Rp15 Triliun
Bidang sektoral dan pemda sudah terealisasi Rp32,47 triliun, atau 49,2% dari pagu Rp65,97 triliun. Realisasi itu mencakup padat karya Rp15,5 triliun, insentif perumahan Rp0,07 triliun dan DID pemulihan ekonomi Rp4,85 triliun.
Kemudian DAK Fisik terealisasi Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp0,98 triliun dan bantuan operasional pesantren Rp2,58 triliun. Untuk perluasan PEN Kementerian PUPR terserap Rp1,14 triliun, peta peluang investasi Rp0,002 triliun dan komunikasi PEN Rp0,003 triliun.
Dukungan UMKM terealisasi Rp95,25 triliun, atau 83% dari pagu Rp114,81 triliun. Realisasi itu meliputi penempatan dana Rp64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun.
Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp0,57 triliun, subsidi bunga Rp5,49 triliun, penjaminan kredit Rp1,57 triliun dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun.
Insentif dunia usaha sudah terealisasi Rp38,13 triliun, atau 31,6% dari pagu Rp120,6 triliun. Dana itu meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp9,1 triliun dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun.
Baca juga: Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pendanaan Infrastruktur Digital
Kemudian, pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp3,57 triliun dan penurunan tarif PPh Badan Rp9,21 triliun. Adapun pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp2 triliun, atau 3,2% dari pagu Rp62,22 triliun. Dengan rincian, penjaminan korporasi yang tersalur melalui pembayaran IJP Rp945 juta, serta dana cadangan claim loss limit Rp2 triliun.
Bendahara Negara menyebut realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) direncanakan pada pekan pertama November sampai pekan kedua Desember.
“Proyeksi pencairan pinjaman KAI dan Perumnas pada minggu ketiga November. Proyeksi pencairan Pinjaman Garuda Indonesia, Krakatau Steel dan PTPN pada minggu ketiga November,” jelas Ani.(OL-11)
